Belanja Daerah
-
Ekonomi •Menyalakan Mesin Pasar UMKM: Solusi Radikal Atasi Stagnasi KreditMeski diguyur triliunan rupiah, kredit UMKM masih lesu. Artikel ini mengupas akar masalah dan solusi radikal untuk menyalakan mesin pasar UMKM, bukan hanya mengandalkan suntikan modal.
-
News •Nilai Aset Pemkab Agam Tembus Rp2,20 Triliun, Bukti Pengelolaan Keuangan OptimalPemerintah Kabupaten Agam berhasil mencatatkan peningkatan nilai aset daerahnya hingga mencapai Rp2,20 triliun pada akhir Desember 2025. Peningkatan nilai aset Pemkab Agam ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif.
-
Politik •Wamendagri Bima Arya Apresiasi Kuatnya Kapasitas Fiskal Kepri, Dorong Optimalisasi BelanjaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memuji **Kapasitas Fiskal Kepri** yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
-
Politik •Wamendagri Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Kepri, Dorong Optimalisasi Belanja DaerahWakil Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi belanja daerah dan sinergi program nasional untuk menjaga capaian tersebut.
-
News •Pemkab Kubu Raya Perkuat Kemandirian Fiskal dalam RKPD 2027, Target Naik 25 PersenPemkab Kubu Raya perkuat kemandirian fiskal daerah dalam RKPD 2027. Target naik 25 persen, simak strategi optimalisasi PAD dan penataan belanja demi pembangunan daerah yang mandiri.
-
Ekonomi •Gubernur Bobby Nasution Paparkan Peningkatan Ekonomi Makro Sumut, Angka Kemiskinan Turun SignifikanGubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan LKPJ 2025, menyoroti **peningkatan ekonomi makro Sumut** yang positif, termasuk penurunan angka kemiskinan dan kenaikan IPM, memicu rasa penasaran akan detail capaiannya.
-
Ekonomi •Realisasi Pendapatan Pemkab Karawang 2025 Capai 91,71 Persen, Lebih Rendah dari TargetPemerintah Kabupaten Karawang mencatat realisasi Pendapatan Pemkab Karawang 2025 mencapai 91,71 persen dari target, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang perlu dievaluasi lebih lanjut.
-
Politik •Prabowo Soroti Anggaran Pemda Mengendap Rp203 Triliun, Ini PenyebabnyaPresiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya Anggaran Pemda Mengendap sebesar Rp203 triliun di bank, padahal realisasi belanja daerah stagnan. Mengapa ini bisa terjadi?
-
Ekonomi •Kemenkeu Soroti Penyaluran TKD Rp713,4 Triliun per Oktober 2025: Dorong Percepatan Belanja DaerahPenyaluran TKD Kemenkeu mencapai Rp713,4 triliun per Oktober 2025, namun realisasi belanja daerah masih jadi perhatian. Wamenkeu Suahasil Nazara mendesak percepatan.
-
Politik •DPRD Bali Setujui RAPBD 2026: Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat SignifikanDPRD Bali resmi menyetujui Rancangan APBD Bali 2026 menjadi Peraturan Daerah dengan peningkatan signifikan pada target pendapatan dan belanja daerah. Simak detail alokasi dan dampaknya!
-
Politik •Pemprov Jabar Serahkan Nota Keuangan RAPBD Jabar 2026, Target Pendapatan Rp28,78 TriliunPemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ke DPRD, menargetkan pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun. Simak rinciannya!
-
Ekonomi •Tahukah Anda? Realisasi Pendapatan Daerah Biak Numfor Triwulan III 2025 Capai Rp941,3 Miliar, Optimis 100% Tercapai!BPKAD Biak Numfor melaporkan realisasi pendapatan daerah Biak Numfor hingga triwulan III 2025 mencapai Rp941,3 miliar. Akankah target Rp1,37 triliun tercapai 100%?
-
Politik •Fakta Mengejutkan: APBD Jabar 2026 Turun Drastis Jadi Rp28 Triliun, Dedi Mulyadi Sebut Tahun Berat!Gubernur Dedi Mulyadi mengungkap APBD Jabar 2026 diproyeksikan hanya Rp28 triliun, turun signifikan akibat penundaan transfer pusat. Apa dampaknya bagi pembangunan Jawa Barat?
-
Ekonomi •Tahukah Anda? Pemkot Jayapura Optimalkan Belanja Daerah dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Ini Manfaatnya!Pemerintah Kota Jayapura mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah. Simak detail penerapannya!
-
Ekonomi •Fenomena Dana Mengendap Rp234 Triliun: DPR Desak Sinkronisasi Fiskal Pusat dan DaerahKetua Komisi XI DPR RI menyoroti dana mengendap sebesar Rp234 triliun di kas daerah. Pemerintah didesak segera sinkronkan fiskal agar anggaran ini optimal mendorong ekonomi.
-
Politik •Trivia: Mengapa Realisasi APBD 2025 Penting? Wamendagri Bima Arya Desak Pemda Percepat Serapan AnggaranWamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?
-
Politik •Fakta Menarik P-APBD 2025 Jatim: Defisit Melebar, Banggar Tegaskan Anggaran Pro RakyatBanggar DPRD Jatim menegaskan P-APBD 2025 harus pro rakyat meski defisit anggaran melebar. Simak bagaimana anggaran ini akan berdampak langsung pada masyarakat.
-
Politik •Fakta Unik: KUA-PPAS APBD Lombok Utara 2026 Disepakati, Target Pendapatan Daerah Melonjak Rp38 Miliar!Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan DPRD resmi menyepakati KUA-PPAS APBD Lombok Utara 2026. Simak detail target pendapatan daerah yang melonjak signifikan!
-
Ekonomi •APBD Perubahan Kepri 2025 Disahkan Rp3,933 Triliun: PAD Naik Signifikan Tutupi Penurunan Dana PusatDPRD dan Pemprov Kepri resmi mengesahkan APBD Perubahan Kepri 2025 senilai Rp3,933 triliun. Penasaran bagaimana kenaikan Pendapatan Asli Daerah mampu menutupi penurunan transfer pusat?
-
Ekonomi •Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat SulitPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
