Biodiesel

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan biodiesel bukan solusi untuk menghemat dan mengurangi defisit perdagangan energi Indonesia. Menurutnya, salah satu tujuan pengembangan biodiesel adalah untuk menekan impor minyak, sehingga memperbaiki transaksi perdagangan dan current account defisit.

Saat ini belum ada kontrak kerja kelembagaan antara petani dan industri biodiesel. Sehingga, belum ada regulasi secara nyata yang mengatur rantai pasok petani ke industri biodiesel.

Manager Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti, menilai produk ini berpotensi membuka keran impor kelapa sawit karena Indonesia kekurangan bahan dasarnya. Sebab, dalam merealisasikan program B30 saja, pemerintah berpotensi mengalami defisit bahan baku kelapa sawit pada 2023.

Pemerintah mengklaim penerapan Biodiesel 30 persen atau B30 akan meningkatkan kualitas lingkungan. Penggunaan B30 juga disebut ramah terhadap mesin kendaraan dan bisa menekan emisi yang dilepaskan. Penggunaan B30 sebagai bahan bakar malah bisa melepaskan emisi lebih banyak ketimbang penggunaan bahan bakar fosil.

Menurut dia, selisih harga tinggi antara solar dan FAME sebagai campuran B30 bisa membuat realisasi program tersebut terkendala hingga 2021 mendatang.

Pemerintah bertekad untuk mengurangi tingginya impor bahan bakar minyak (BBM), salah satu programnya adalah pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati. Komitmen pemerintah tersebut telah dibuktikan dalam konsistensi penerapan kebijakan mandatory biodiesel 30 persen (B30) sejak Desember 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) untuk jenis bahan bakar nabati (BBN) biodiesel pada Juli 2020 sebesar Rp7.321 per liter. Besaran angka tersebut mengalami kenaikan dari bulan Juni sebelumnya yang berada di angka Rp6.941 per liter.

Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Rusman Heryawan menyatakan penyerapan Biodiesel 30 (B30) selama covid-19 tidak memenuhi target awal. Pihaknya menargetkan realisasinya sekitar 80 persen dari 9,6 juta kilo liter itu, karena hal itu signifikan dalam menyerap produk sawit Indonesia.

Harga BBN tersebut juga dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori B30 atau campuran 30 persen biodiesel dalam minyak solar dan berlaku untuk seluruh biodiesel yang digunakan dalam pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum.

Uji coba produksi B100 ini merupakan lompatan dari produksi biodiesel 30 persen (B30). Kata bos Pertamina, CPO yang terus ditingkatkan di dalam negeri hingga 100 persen sebagai bukti bahwa sawit nasional berkualitas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, alokasi serapan produk Biodiesel berkadar 30 persen (B30) hingga 12 Februari 2020 mencapai sekitar 784 ribu kl atau sekitar 8,2 persen dari target 9,59 juta kl di tahun ini.

Dengan adanya rencana tersebut, dia meminta BPPT melakukan uji coba secara mendalam. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alga yang cukup besar sehingga sangat memungkinkan apabila diterapkan.

Penyerapan biodiesel akan sangat berdampak pada penurunan impor minyak ke depan. Hal tersebut telah terbukti dengan diterapkannya penggunaan B20 sejak tahun lalu pada berbagai sektor usaha.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menambah kucuran dana riset untuk pengembangan industri katalis minyak nabati. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai dana riset dari Pertamina dan BPDPKS sangatlah kecil.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memproduksi biodiesel murni (B100), dengan membangun fasilitas pengolahan minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai bahan bakunya.

Produksi FAME‎ dalam negeri cukup untuk menerapkan program B50, jika kandungan campuran FAME dengan solar lebih dari 50 persen maka harus ada penambahan produksi minyak sawit.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, PLN telah menerapkan campuran FAME yang berbahan baku minyak sawit dengan solar, baik dengan kandungan 20 persen (B20) dan 30 persen (B30), yang digunakan sebagai bahan bakar PLTD.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas kuota minyak mentah (crude oil) PT Pertamina (Persero) sebanyak 8.000 barel per hari (bph) atau 30 juta barel per tahun mulai 2020. Ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memaksimalkan penggunaan minyak produksi dalam negeri.

Rencananya penerapan B30 mulai dilakukan 1 Januari 2020. Daimler Commercial Vehicles Indonesia menyatakan kesiapan seluruh lini produk kendaraan niaga Mercedes-Benz dalam penggunaan bahan bakar B30. Kendaraan niaga yang dimaksud ialah produk truk dan bus Mercedes-Benz.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan HUT Ke-47 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Dalam sambutannya Jokowi tidak membahas terkait politik, melainkan membahas ekonomi Indonesia tetap stabil.