BPHN

Kemenkum Maluku Perkuat Akses Bantuan Hukum Melalui OBH Unpatti untuk Masyarakat Rentan

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku berkolaborasi dengan OBH Unpatti untuk **perkuat akses bantuan hukum** bagi masyarakat kurang mampu, memastikan layanan berkualitas dan merata di seluruh wilayah Maluku.

Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan OBH Demi Optimalisasi Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Sumut Optimalkan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan untuk Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara menggelar pembinaan intensif guna mengoptimalkan layanan Posbankum desa/kelurahan, memastikan akses keadilan lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemenkum Babel Perkuat Akses Hukum: Monitor Posbankum Desa Jeruk dan Batu Belubang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Layanan Posbankum di Tolitoli, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

Kanwil Kemenkumham Sulbar Lakukan Inventarisasi Permasalahan Hukum di Pasangkayu

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat melakukan inventarisasi permasalahan hukum di Pasangkayu. Langkah ini strategis untuk memetakan persoalan dan menyusun program pembinaan hukum yang tepat sasaran.

Kemenkum Sumut Perkuat Peran Posbankum Pematangsiantar Tingkatkan Layanan Hukum

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

BPHN Perkuat Penguatan Kebijakan Hukum Nasional NTT: Sinkronisasi Pusat-Daerah Wujudkan Keadilan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?

Pos Bantuan Hukum Mamuju: Solusi Efektif Permasalahan Warga, Hindari Jalur Pengadilan

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Mamuju terbukti sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, bahkan sebelum sampai ke pengadilan, sehingga program ini diharapkan terus berlanjut.

Kemenkumham Kalteng Perkuat Pembinaan Posbankum di Palangka Raya, Pastikan Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Peacemaker Justice Award 2025: Kemenkum Apresiasi Kepala Desa dan Lurah Juru Damai Non-Litigasi

Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali membuka Peacemaker Justice Award 2025, ajang penghargaan bagi kepala desa dan lurah berdedikasi dalam penyelesaian hukum non-litigasi. Ini penting untuk perdamaian.