BPJS Kesehatan

Pemkab Sigi merampungkan Verifikasi DTSEN Sigi demi akurasi data penerima bantuan sosial dan iuran BPJS Kesehatan. Ini penting untuk hindari kerugian daerah dan pastikan bantuan tepat sasaran.

PT Medika Loka Sulutindo menunjukkan kepedulian sosial dengan membayar tunggakan iuran JKN bagi 177 warga Bitung. Inisiatif ini diharapkan mengaktifkan kembali kepesertaan mereka dan memastikan akses layanan kesehatan.

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan saat pendaftaran, dan pendaftaran dilakukan paling lama 28 hari sejak bayi dilahirkan.

Bayi yang baru lahir otomatis terdaftar sebagai peserta JKN, dan BPJS Kesehatan memberikan penjelasan mengenai hal ini.

Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 usai 72 siswa diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu investigasi dan penanganan serius oleh pemerintah.

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah intensif menelusuri keberadaan 9.401 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) penyintas katastropik untuk memastikan validitas data dan penyaluran manfaat yang akurat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil verifikasi lapangan tahap pertama Program PBI JKN BPS, menemukan 3.934 peserta dengan penyakit katastropik telah meninggal dunia, memicu penyesuaian kepesertaan.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan verifikasi data narapidana untuk memastikan mereka terdaftar sebagai peserta PBI JKN, menjamin hak dasar perlindungan kesehatan bagi warga binaan.

Setiap warga binaan berhak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan seluruh iuran ditanggung negara.

Warga Bandung menghadapi tantangan serius dalam mengakses layanan kesehatan primer akibat Puskesmas libur Lebaran dan cuti bersama, memicu pertanyaan tentang kesiapan fasilitas kesehatan di masa krusial.

Program Cek Kesehatan Gratis di Stasiun Gambir menjadi sorotan utama, membantu pekerja dan pemudik menjaga kondisi prima jelang arus mudik Lebaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memberlakukan skema Universal Health Coverage (UHC) non cut off, memastikan seluruh warga Banyumas dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan KTP tanpa hambatan administrasi.

Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan 74 Pos Kesehatan Mudik di berbagai titik strategis guna memastikan pemudik mendapatkan layanan kesehatan optimal selama periode 13-31 Maret 2026 dan perjalanan aman.

Polres Semarang menyiagakan lima Posko Mudik Lebaran di sejumlah rest area Tol Semarang-Bawen, memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan memperkuat Program Pesiar untuk memastikan Optimasi JKN Desa, menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok dan mengaktifkan kembali peserta non-aktif.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Jasa Raharja memastikan kesiapsiagaan Jasa Raharja dalam memberikan layanan cepat dan responsif bagi masyarakat di seluruh wilayah strategis.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Posko Mudik BPJS Kesehatan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, memastikan pemudik sehat dan nyaman selama perjalanan Lebaran.

BPJS Kesehatan hadirkan Posko Mudik gratis di 8 lokasi strategis pada 13-18 Maret 2026, tawarkan layanan kesehatan dan informasi JKN bagi pemudik. Jangan lewatkan fasilitas ini!

BPJS Kesehatan kembali menunjukkan komitmennya dengan menghadirkan delapan posko mudik Lebaran 2026. Ini memastikan peserta JKN tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis selama perjalanan mudik.