BPJS Ketenagakerjaan

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

Gubernur Banten Andra Soni optimistis meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan Banten hingga 65 persen pada tahun 2030, melindungi jutaan pekerja dari risiko ekonomi.

Abdul Muhaimin Iskandar menekankan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah investasi masa depan dan pilar utama keberlanjutan usaha, menarik perhatian investor global yang peduli ESG.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten memperkuat **Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** Tinggi Banten untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Banten.

Pemkab Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp270 juta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.686 pekerja rentan, sebuah langkah signifikan menuju Universal Coverage Jamsostek 2026.

Pemerintah Kota Palu mengalokasikan lebih dari Rp3 miliar untuk perlindungan pekerja rentan Palu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menargetkan 30 ribu lebih pekerja untuk tahun 2026.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindak tegas perusahaan perkebunan di Panton Reue yang telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan buruh, mewajibkan pembayaran denda keterlambatan THR Aceh Barat sebesar 5 persen.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.

BPJS Ketenagakerjaan hadir menjamin seluruh biaya perawatan atlet pencak silat Affandi Naufal yang mengalami kecelakaan kerja, menegaskan komitmen perlindungan bagi pekerja dan atlet.

Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi melindungi pekerja rentan dan meningkatkan produktivitas, dengan target capaian yang ambisius hingga 2027.

BPJS Ketenagakerjaan Banten bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk meningkatkan kepatuhan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan bagi pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta mencabut hak penerima bantuan sosial (bansos) di tengah proses sinkronisasi data pemerintah.

Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar memperkuat sinergi dalam forum kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan pekerja Makassar di tengah pertumbuhan ekonomi kota.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperkuat perlindungan sosial bagi pengemudi ojol di Jabar, mengatasi risiko kerja tinggi dan potensi kemiskinan dengan dukungan pemerintah provinsi.

Pemprov Kepri mengalokasikan Rp6 miliar dari APBD 2026 untuk melindungi 31.000 nelayan lokal dengan BPJS Ketenagakerjaan, memastikan Perlindungan Nelayan Kepri dari risiko kerja.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat meninjau langsung kondisi peserta kecelakaan kerja di Bekasi, memastikan seluruh hak jaminan sosial terpenuhi dan negara hadir melindungi pekerja.

Pemerintah Provinsi NTB menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar untuk melanjutkan pembangunan Masjid Jami Praya di Lombok Tengah, menegaskan komitmen Pemprov dalam mendukung fasilitas ibadah dan kesejahteraan masyarakat.