BPKP

Pertama, organisasi pemerintahan harus memiliki kebijakan anti kecurangan yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan tertinggi organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan sinergi untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Budi ingin pemerintah daerah bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di wilayah masing-masing, sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

Utang tersebut muncul berawal dari alokasi anggaran di awal tahun yang belum semuanya terpenuhi sebagaimana pagu anggaran yang diusulkan.

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Faisal menyampaikan, harga swab Antigen di bawah HAT secara normatif masih diperbolehkan, sehingga masyarakat punya lebih banyak pilihan sesuai mekanisme pasar.

Ali menyebut, penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Solihah dan Kiagus Emil Fahmy Cornain masih terus berjalan, sambil menunggu proses penghitungan kerugian keuangan negara

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku, telah memetik banyak pelajaran selama satu tahun menangani pandemi Covid-19. Bahkan dirinya menemukan empat hal agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih banyak kementerian / lembaga yang belum menggunakan produk dalam negeri. Padahal sejak tahun lalu, Pemerintah telah meminta kementerian/lembaga untuk mengutamakan pembelian produk buatan dalam negeri dalam belanja negara.

Kedua, perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa masa darurat sangat lemah. Ketiga, pemilihan penyedia barang dan jasa tidak memadai. Keempat, banyak terjadi ketidakwajaran harga.

KPK dan BPKP Gelar Pertemuan Bahas Kerjasama. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata melakukan pertemuan untuk membahas kerjasama antar lembaga KPK dan BPKP.

Jokowi Lantik Ketua BPIP dan Kepala BPKP Baru. Yudian Wahyudi dilantik menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sedangkan Muhammad Yusuf Ateh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sri Mulyani mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus terjadi setiap tahun. Salah satunya, menurut laporan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) badan usaha tersebut belum mampu melakukan pencegahan kecurangan yang menyebabkan tagihan bengkak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah terkait program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, dari hasil hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada beberapa yang tidak berjalan secara optimal.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana memaparkan hasil audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepanjang 2018. Dari hasil audit ditemukan, gagal bayar atau defisit yang ditanggung oleh perusahaan hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp 9,1 triliun.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai mengaudit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dilakukan BPJS Kesehatan. Hasilnya, perseroan masih mengalami defisit keuangan yang terus membengkak dari tahun ke tahun.

Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah selalu meningkat tetapi kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah terus mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap 10 tahun. BPKP diminta lebih efektif melakukan pengawasan pembangunan.

Jelang kenaikan tarif STNK, antrean di Samsat Polda Metro membeludak. Antrean ribuan warga tersebut disebabkan karena kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang mulai berlaku 6 Januari esok.