BPOM

Bagaimana selama ini proses pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap obat yang beredar di masyarakat. Apa saja prosedur yang dilakukan dalam pengujian mutu dan keamanan obat?

Sebab, inilah tupoksi BPOM yang seharusnya dijalankan, jadi kalau secara nyata ditemukan ada penyimpangan dalam tugas dan fungsi BPOM.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K. Lukito menegaskan, aturan mengenai batasan tentang etilon glokol (EG) dan detilon glikol (DEG) belum diatur dalam standar farmakope Indonesia dan Internasional. Oleh sebab itu, pihaknya tak memiliki dasar hukum untuk memeriksa hal tersebut.

Rekomendasi daftar obat yang aman digunakan ini untuk mencegah bertambahnya kasus GGAPA (Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal) yang dipicu EG dan DEG melebihi ambang batas aman.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia. BPOM dianggap melakukan pembohongan publik karena berubah-rubah mengumumkan obat sirop tercemar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG-DEG).

Padahal, BPOM sebelumnya sudah melarang obat sirop itu untuk dijual. Tetapi, masih dijual secara online sampai tersedia di 6.001 tautan link.

BPOM sebelumnya sudah melakukan penindakan terhadap lima industri farmasi. Dari lima industri farmasi itu, kini dua di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus obat sirop cemaran EG-DEG.

BPOM dianggap melempar tanggung jawab dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Pengawasan yang dijalankan selama ini dinilai pasif.

Eko mengaku bingung selama anaknya sakit karena harus memastikan obat yang aman untuk Mika. Dia mempertanyakan kinerja BPOM, mengapa sampai ada obat-obatan mengandung bahan berbahaya yang lolos edar.

Jaksa Agung menyarankan agar legal drafting segera dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga proses bisa dipercepat dan kemungkinan akan dibuatkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi dan mengakomodasi permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) digugat Komunitas Konsumen Indonesia. Gugatan itu dilayangkan ke PTUN Jakarta dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT pada Jumat (11/11).

Menurut Ketut, penyerahan tersebut dilakukan langsung pihak BPOM kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin lewat kunjungannya ke Kejagung siang ini.

Pemeriksaan terhadap dua pejabat BPOM pada Jumat (11/11) kemarin terkait masalah pengawasan peredaran obat.

Epidemiolog, Dicky Budiman mengungkapkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes kecolongan karena beredarnya obat sirop yang memiliki cemaran EG. Dia mengatakan, harus ada investigasi yang menyeluruh pada seluruh pihak.

Budiawan mengungkapkan, EG berwujud cairan yang tidak berwarna, tidak berbau dan memiliki rasa manis. Jika disalahgunakan, EG yang merupakan zat kimia tentunya dapat membahayakan orang yang mengonsumsinya.

Menurut Hermansyah, perusahaan farmasi hanya mengelola bahan baku yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dia berkata, BPOM juga tidak mewajibkan perusahaan farmasi untuk menguji kandungan EG dan DEG yang penting bagi kesehatan anak-anak di bawah umur.

Perusahaan pemasok tersebut adalah CV Samudra Chemical (SC) CV Anugrah Perdana Gemilang, dan CV Budiarta.

Kedua perusahaan farmasi itu menggunakan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang tidak memenuhi persyaratan karena melebihi ambang batas aman.

Pakar mendesak pemerintah segera menelusuri anak-anak yang sudah mengonsumsi obat sirop mengandung EG dan DEG.

Pipit mengaku sudah mengirimkan undangan klarifikasi itu ke BPOM. Kendati itu, dirinya belum menjelaskan lebih detail terkait materi pemeriksaan tersebut.