BSU

Pada tahun 2025, pemerintah kembali meluncurkan BSU sebagai langkah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni melaporkan adanya masalah dalam pembagian bantuan subsidi upah atau BSU

Penyaluran BSU melalui aplikasi milik PT Pos Indonesia, yakni Pospay, berlaku bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2.

Secara proses pencairan, pemerintah bakal memfasilitasi penyaluran BSU melalui empat bank Himbara, plus Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sesuai kebijakan pemerintah, data penerima harus dikecualikan bagi mereka yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia menambahkan sesuai kebijakan pemerintah, data penerima harus dikecualikan bagi mereka yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah akan menyalurkan BSU 2025 dengan bantuan empat bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta memanfaatkan PT Pos Indonesia.

BSU merupakan salah satu dari lima paket stimulus ekonomi pemerintah, dengan target penerima mencapai 17 juta pekerja atau buruh.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 adalah secercah harapan di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa.

Penerima BSU 2025 dapat memeriksa status pencairan bantuan sebesar Rp 600 ribu dengan menggunakan NIK.

Saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut.

Kemnaker memastikan pencairan anggaran untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Keuangan sedang dilakukan.

Penyaluran masih terhambat pada tahap pemadanan dan validasi data para calon penerima.

Dana bantuan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode Juni hingga Juli 2025.

BSU merupakan bantuan tunai langsung dari pemerintah yang ditujukan untuk pekerja dengan pendapatan rendah.