cukai rokok

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana kenaikan cukai hasil tembakau tahun depan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, terkait aspek sisi kesehatan yaitu terutama prevalensi merokok dan anak-anak.

Meski belum ditetapkan kisaran besaran kenaikan cukai rokok di tahun depan, namun kenaikan tarif cukai hasil tembakau akan mendorong penerimaan di tahun depan.

Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Nursidik Istiawan mengatakan, sejak 2009 telah terjadi pengurangan layer pada struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT), dari 19 layer menjadi 10 layer pada 2019.

Struktur tarif CHT di Indonesia menjadi rumit karena penggolongan tarif cukai berdasarkan 4 komponen yakni teknik produksi, rasa, golongan produksi, dan harga banderol.

Bea Cukai menggagalkan pengiriman ratusan ribu batang rokok ilegal di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Pelaku mencoba mengelabui petugas dengan cara membawa rokok tanpa pita cukai itu menggunakan truk pengangkut ambulans rusak.

Menurut kajian GAPPRI, simplifikasi cukai justru mempersulit industri, sehingga tidak sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan Presiden Jokowi. Selain itu, penerapan simplifikasi cukai justru makin menambah angka pengangguran baik di sektor hulu dan hilir.

Chief Strategist of the Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Yurdhina Meilissa menilai, pengendalian konsumsi rokok di Indonesia tidak akan tercapai tanpa penyederhanaan terhadap struktur tarif CHT yang cukup rumit seperti saat ini.

Ekonom Senior Faisal Basri mendorong pemerintah agar berani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) secara signifikan ketimbang kenakan PPN sembako. Menyusul, tingginya pengeluaran kelompok masyarakat miskin untuk konsumsi rokok.

Pengenaan tarif cukai rokok lebih tinggi juga berdampak positif terhadap masyarakat kelas menengah bawah. Menyusul turunnya konsumsi rokoknya karena alokasi untuk keperluan bahan pangan akibat harga rokok mahal.

Dari 5,76 juta batang rokok ilegal tersebut, nilainya diperkirakan mencapai Rp5,9 miliar, sedangkan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp4 miliar.