Darmin Nasution

Menko Darmin mengatakan, nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ini juga diharapkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, dan meningkatkan nilai investasi.

Posisi Puan Maharani yang kala itu menjadi Menko PMK tak tersentuh perombakan kabinet. Namun posisi menteri lain terkena perombakan. Menteri mana saja

Menko Darmin melanjutkan, pembatalan tersebut dilakukan hingga ada pembahasan lanjutan dengan pihak-pihak terkait termasuk industri.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III-2019 mencapai 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga. Di tengah gejolak perekonomian global yang tidak pasti, ekspor belum sepenuhnya mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution bercerita tak mudah memimpin banyak kementerian. Dia mengaku tak jarang harus bisa keras agar keputusan yang diambil tepat sasaran.

Menko Darmin bercerita tak mudah menjadi menteri koordinator yang memimpin banyak kementerian. Tak jarang, dirinya harus bisa keras tetapi juga harus mampu menahan diri agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Menteri koordinator, kata Darmin, juga harus mampu menegur apabila ada kebijakan yang belum sesuai.

Pemerintah secara resmi telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan yang pengelolaannya dilakukan secara profesional. Badan tersebut dirancang untuk mampu mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2020.

Kementerian Perdagangan akan melarang peredaran minyak goreng curah eceran beredar di pasaran mulai 1 Januari 2020. Keputusan ini dikarenakan minyak goreng eceran tak memiliki jaminan kesehatan sama sekali sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.

Menko Darmin melanjutkan, pengaturan minyak curah menjadi kemasan sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Namun belum terealisasi sepenuhnya hingga kini.

Larangan tersebut untuk menghindari adanya potensi pencampuran minyak dengan bahan lain yang dapat merusak kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan, meski peringkat sudah naik namun pencapaian tersebut masih belum memuaskan. Bahkan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lainnya.

Menko Darmin Nasution, kini merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Puan Maharani. Sebagai Plt, Menko Darmin menjelaskan dirinya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengungkapkan penunjukkan Darmin sudah melalui pertimbangan.

Selain itu, untuk memperkuat posisi BP Batam, Kepala Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto juga mendapat mandat sebagai pelaksana tugas Anggota Bidang Kebijakan Strategis.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dampak impeachment atau upaya pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tidak terlalu besar terhadap Indonesia. Meski demikian, dia menyebut, upaya ini memberi dampak positif bagi Indonesia.

Undang-Undang Omnibus Law nantinya akan dimulai dengan penataan kembali kewenangan bahwa setiap undang-undang yang mengatur penyerahan kewenangan langsung kepada menteri atau kepala daerah itu harus dibaca bahwa itu kewenangan sebenarnya kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada menteri dan kepada daerah.

Kartu pra kerja yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tampaknya tak menyediakan keahlian teknis tingkat lanjut. Ini diungkap Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang menyebut jenis pelatihan dari pemerintah tak bisa yang mahal. Menko Darmin berkata tak ingin ada ketimpangan tingkat keterampilan.

Dalam peraturan itu disebutkan, apabila harga CPO di atas USD 570 per ton maka akan dikenakan pungutan terhadap CPO dan turunannya sebesar 50 persen dari pungutan penuh. Harga di atas USD 620 terkena pungutan penuh 100 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan masyarakat Indonesia masih banyak yang belum tersentuh layanan keuangan. Saat ini, baru 68,7 persen orang dewasa yang sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara utama di Indonesia Fintech Summit & Expo 2019. Dalam acara tersebut, dia mengatakan akses teknologi di luar Jakarta masih sulit.