data terpadu

Pemerintah Tegaskan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tidak Otomatis Hilangkan Bansos

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta mencabut hak penerima bantuan sosial (bansos) di tengah proses sinkronisasi data pemerintah.

Pemkab Gorontalo Luncurkan Mikro Berdaya: Tata Kelola UMKM Lebih Akuntabel dan Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkenalkan Mikro Berdaya, sebuah sistem basis data terpadu untuk UMKM. Inovasi ini bertujuan mengatasi fragmentasi data dan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan.

Pemda DIY Targetkan Penurunan Kemiskinan DIY Capai Satu Digit pada 2026

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berambisi besar untuk mencapai penurunan kemiskinan DIY hingga satu digit pada tahun 2026, meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional.

Kemensos dan BPS Tetapkan Prioritas Bansos Baru untuk 4,2 Juta Penerima

Kementerian Sosial bersama BPS mengalihkan kuota bantuan sosial dari penerima tidak layak kepada 4,2 juta Prioritas Bansos Baru, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, demi akurasi penyaluran.

Tahukah Anda? Dinas Sosial Biak Ungkap Penerima Bansos Wajib Terdaftar DTSEN untuk Akurasi Data

Dinas Sosial Biak Numfor menegaskan penerima manfaat bantuan sosial (bansos) pemerintah harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penasaran bagaimana sistem ini meningkatkan ketepatan sasaran bansos?