daya saing UMKM

Asosiasi Pedagang Kuliner (Aspek) Sulawesi Tengah memfasilitasi sekitar 280 sertifikat halal gratis bagi UMKM kuliner di Palu, meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim berkomitmen meningkatkan daya saing UMKM dengan memastikan legalitas dan kemudahan izin usaha, termasuk NIB, demi pertumbuhan ekonomi daerah.

Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menekankan pentingnya penguatan kualitas produk dan legalitas untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional.

Sinergi antara Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan PLN UIW Babel memfasilitasi Pendaftaran Merek UMKM, mendorong daya saing produk lokal di pasar global.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengusulkan ratusan UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari BPJPH RI. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar ritel.

BBPOM Aceh intensifkan pendampingan UMKM di Aceh untuk perkuat mutu, keamanan, dan daya saing produk pangan olahan lokal, membuka peluang pasar nasional hingga internasional.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal UMKM gratis bagi 500 ribu pelaku usaha, langkah strategis untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan memperluas akses pasar.

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi rutin memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM setempat, bertujuan melindungi hak cipta dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Peken Jasindo 2026 di Kupang menjadi panggung strategis bagi UMKM lokal untuk naik kelas, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan daya saing produk.

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) aktif mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan Kekayaan Intelektual UMKM sebagai strategi penguatan branding dan peningkatan daya saing di pasar yang lebih luas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) bersama Rumah BUMN Kabupaten Mamuju berkolaborasi strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui dukungan legalitas usaha dan pendampingan berkelanjutan, demi memajukan perekonomian dae

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan UMKM Papua yang tangguh dan berdaya saing di wilayah setempat.

Program ini terbuka bagi perempuan Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun yang memiliki usaha aktif minimal enam bulan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan empat sertifikat merek UMKM, menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal di Pangkalpinang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar mendorong sertifikasi indikasi geografis untuk produk UMKM lokal, menjamin perlindungan hukum dan peningkatan daya saing di pasar yang lebih luas.

BBPOM Makassar meluncurkan Program Insentif UMKM komprehensif, menawarkan pendampingan, pengujian gratis, dan keringanan biaya untuk meningkatkan legalitas serta daya saing produk lokal.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menyoroti masih rendahnya kepemilikan izin edar UMKM Makassar, padahal sertifikasi ini krusial untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menetapkan target ekspor Indonesia sebesar 9,6 persen pada 2029, sebuah langkah ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.