Demokrasi Indonesia

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza menekankan pentingnya Literasi Politik Berkelanjutan untuk memperkuat fondasi demokrasi dan membimbing pemilih pemula agar cerdas dalam menentukan pilihan.

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendesak perluasan edukasi politik di perkotaan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama generasi muda, menyusul rendahnya angka di Bandarlampung.

Anggota DPR RI menekankan pentingnya Edukasi Pemilih Pemula secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas demokrasi dan melahirkan generasi pemilih yang bertanggung jawab di Indonesia, yang akan menentukan masa depan bangsa.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat signifikan. Pengamat politik menilai ini bukti nyata keberhasilan Reformasi Polri di bawah kepemimpinan saat ini.

Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat gencar melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) demi Pembaruan Data Pemilih yang akurat. Proses ini krusial untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersih dari potensi data fiktif atau tidak valid

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah mencatat peningkatan signifikan pada tahun 2025, berhasil naik ke peringkat ketiga nasional. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam penguatan demokrasi di Jawa Tengah.

DPW PSI Banten optimistis meraih peningkatan jumlah kursi di DPRD hingga 200 persen pada Pemilu 2029. Simak strategi PSI Banten dalam mencapai target ambisius ini.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu intimidasi terhadap masyarakat kritis, menegaskan bahwa Pemerintah Terbuka Kritik dan selalu menerima masukan demi kemajuan bangsa.

Pakar hukum tata negara menegaskan supremasi hukum menjadi fondasi krusial dalam menjaga demokrasi dan hak masyarakat di era digital yang penuh tantangan, memantik rasa penasaran akan solusi ke depan.

Provinsi Aceh mencatatkan capaian gemilang dalam Indeks Demokrasi Aceh 2025, menjadi yang terbaik di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional, menunjukkan kemajuan signifikan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar utama dalam mendorong transparansi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak informasi masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.