dewan energi nasional

Ombudsman Republik Indonesia mengadakan rapat tertutup dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Dewan Energi Nasional (DEN). Rapat tersebut berlangsung 2,5 jam dari pukul 10.00 hingga pukul 12.30 Wib di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi, mengatakan pengembang energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia perlu dukungan serius dari pemerintah. Sebab salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan terhadap penggunaan EBT masih rendah.

penggunaan energi baru terbarukan (EBT) akan membuat masyarakat mampu memproduksi listrik secara mandiri alias menjadi individual power producer. Jika masyarakat semakin mampu menghasilkan listrik sendiri, maka permintaan kepada PLN dan Pertamina tentu akan berkurang.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, mengaku tidak setuju terkait upaya mendorong masuknya mobil listrik secara besar-besaran ke Indonesia. Salah satunya lewat pembebasan bea masuk mobil listrik.

"Jadi permasalahan kita adalah harga. Kalau harga sudah murah, tidak perlu ada lagi tidak perlu lagi harga khusus, tidak perlu lagi subsidi, insentif, dan sebagainya kita akan beli sendiri. Seperti lampu LED sekarang ini. Kemarin saya lihat yang 3 Watt hanya Rp 6.000 sekarang, dulu ratusan ribu rupiah."

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, saat ini baru ada dua provinsi yang telah menyelesaikan RUED, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat.‎ RUED dibuat sebagai turunan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kemudian dilanjutkan dengan peraturan daerah (Perda).

Sekretaris Jenderal DEN, Sales Abdurrahman mengatakan,‎ sidang DEN ke-27 telah diselesaikan, dengan dihadiri anggota DEN dan pemangku kepentingan terkait penyediaan dan penggunaan energi.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo mengatakan pihaknya terus mengevaluasi urgensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Di antaranya mengenai biaya pembangunan dan kapasitas pembangkit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 46 proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang telah ditandatangani kontraknya atau Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN (Persero) dengan pengembang swasta atau Independen Power Producer (IPP) terancam batal dibangun.

Dewan Energi Nasional (DEN) telah menggelar hasil sidang anggota ke-25. Dari sidang tersebut berbagai target telah dicanangkan, seperti salah satunya pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi ramah lingkungan mencapai 46.000 Mega Watt (MW). Saat ini pertumbuhan pembangkit listrik masih cukup rendah.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, menyatakan pemerintah perlu mengatur batas atas batas bawah harga batu bara, sebelum memasukkan harga tersebut ke dalam mekanisme penghitungan tarif listrik. Sebab, harga komoditas batu bara bergerak fluktuatif, jika tidak diatur, tarif listrik akan sulit dikendalikan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, berharap pemerintah tidak menaikkan tarif listrik. Sebab, kenaikan tarif listrik bakal mengganggu laju pertumbuhan ekonomi yang saat sedang ditingkatkan oleh pemerintah. Perubahan pada tarif listrik akan menimbulkan efek lanjutan pada sendi-sendi ekonomi yang lain.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan untuk melakukan uji coba biodiesel B20 pada kereta. Arcandra menjelaskan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN), uji coba biodiesel B20 pada kereta paling lambat akan dilakukan pada Maret 2018.

Menurut Rinaldi, adanya aturan batasan margin dapat menjadi solusi menghindari resiko dari gejolak dunia atau hukum pasar. Sehingga harga jual gas kepada masyarakat dapat tetap terjadi kestabilannya.

Masih ada beberapa provinsi yang belum aktif menyusun RUED, bahkan mereka belum membentuk tim penyusun RUED. Di antaranya Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar sidang anggota ke-23 di Gedung Kementerian ESDM. Sidang tersebut membahas evaluasi pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Sidang tersebut menghasilkan usulan penundaan mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen (B30) pada 2020.

Menghadap Jokowi, Menteri Jonan lapor pengunduran diri Andang Bachtiar dari DEN. Menurutnya, pengunduran diri ini karena Andang mengaku memiliki kegiatan lain. Sementara itu, Menteri Jonan enggan mengungkap apa respons dari Presiden terkait mundurnya Andang Bachtiar tersebut.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi menjelaskan, rumah yang mengkombinasikan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan listrik dari rooftop panel surya dapat menghemat tagihan listriknya mencapai 25 persen.

DEN mengatakan, mobil listrik nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. mobil listrik bisa menjadi potensi peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) apabila berasal dari EBT. Jika listriknya dari PLTU dan PLTG, harus ada percepatan penguasaan teknologi di sektor baterai dan solar cell.

Genjot EBT, DEN dorong penggunaan panel surya di tiap bangunan. Target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak tercapai pada tahun lalu. Sampai akhir 2016, realisasi hanya mencapai 7,7 persen dari target 10,4 persen. Menteri Ignasius Jonan melaporkan capaian bauran energi saat ini masih mencapai 8 sampai 9 persen.