dewan pers

"Rekan-rekan media dipersilakan mengambil gambar lima menit. Sebelum konsultasi dimulai, karena konsultasi bersifat tertutup," kata Yadi saat buka acara konsultasi.

Sementara itu, Azyumardi Azra menambahkan semangat Dewan Pers yakni menjaga koherensi sosial/keutuhan sosial karena bukan tidak mungkin dinamika politik ini membuat terpecah belahnya masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menerima naskah akademik tentang regulasi hak penerbit (publisher rights) dari Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo.

Pemerintah gelisah informasi hasil konten media sosial berdampak terhadap media arus utama, pers. Media arus utama berlomba kecepatan informasi dengan kaidah jurnalistik dengan media sosial yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dari sekian banyak laporan kepada Dewan Pers, paling banyak melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers sebenarnya berharap agar dua terdakwa ditahan dalam putusan itu. Sebab dengan ditahannya terdakwa hal itu merupakan bentuk keadilan untuk Nurhadi yang jadi korban dalam kasus ini.

Caranya sangat mudah. Kunjungi situs dewanpers.or.id/data/perusahaanpers. Kemudian, masukkan nama medianya di kolom pencarian "Nama Media". Untuk mengetahui media tersebut terdaftar apa tidak di Dewan Pers.

"Sehingga infonya bukan hanya kepada publik tapi juga pemerintah juga harus sadar dan mencontohkan kepada masyarakat ketika terjadi sengketa dengan media, sengketanya seperti yang telah dituangkan di dalam UU," katanya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan, keberadaan lebih dari satu Dewan Pers justru akan kontraproduktif dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Selain melakukan perlindungan pada kemerdekaan pers, terdapat beberapa fungsi Dewan Pers yang tidak kalah penting. Seperti melakukan pengembangan kehidupan pers, menyelesaikan pengaduan, hingga mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

Perwakilan Tim Riset Kemerdekaan Pers Indonesia 2021, Ratih Siti Aminah, mengatakan terjadi peningkatan IKP, yang semula sebesar 75,27 persen pada tahun 2020, menjadi 76,02 persen pada tahun 2021.

Dewan Pers dan Universitas London School of Public Relations (LSPR) melakukan survei terhadap pemberitaan media massa selama pandemi Covid-19. Hasilnya, isi pemberitaan selama pandemi kurang menunjukkan empati.

Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah pikiran dan energi positif.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III TNI mengagendakan pelaporan terhadap media daring suarapapua.com ke Dewan Pers terkait pemberitaan konflik di Papua.

"Terima kasih kepada Pak Gubernur Anies Baswedan yang telah dengan sepenuh hati membantu rekan-rekan pers untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19," kata Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo, dalam rilis yang diterima wartawan, Senin (26/4).

Pada Februari hingga Maret 2021 lalu Dewan Pers bersama 18 lembaga uji kompetensi yang berasal dari organisasi profesi dan perguruan tinggi, telah melaksanakan UKW di 18 provinsi. Hasilnya, 896 peserta dinyatakan kompeten.

Kalangan masyarakat pers Indonesia menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah atas upaya pemberian vaksin kepada para wartawan Indonesia dari berbagai organisasi media massa di Tanah Air.

CEO FIFGROUP, Margono Tanuwijaya mengungkapkan, dukungannya terhadap program PCR test gratis yang diprakarsai oleh Dewan Pers dan lembaga terkait lainnya.

Dia menyadari, kondisi pandemi membuat kerja jurnalis dihadapkan pada keterbatasan secara fisik untuk mengakses informasi primer. Tapi di sisi lain, seorang jurnalis tetap dituntut untuk menyajikan informasi yang kredibel. "Oleh karena itu taruhan besar bagi kawan-kawan jurnalis," katanya.

Sengketa pemberitaan ini sesungguhnya sudah selesai di Dewan Pers. Di mana keputusannya menyebutkan bahwa media yang memuat artikel tersebut harus bertanggung jawab.