dinas kesehatan
-
News •Pemkot Makassar Perpanjang Moratorium Mutasi ASN hingga 2026: Ini Dampaknya pada Belanja PegawaiPemerintah Kota Makassar masih memberlakukan Moratorium Mutasi ASN hingga 2026. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan belanja pegawai daerah, namun tetap membuka peluang untuk tenaga kesehatan khusus.
-
News •Pemprov Papua Selatan Perkuat Layanan Kesehatan dengan Hibah Bantuan AmbulansPemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan ambulans kepada rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
-
News •Pemkot Tanjungpinang Tanggung Iuran BPJS Kesehatan untuk 26.500 Warga di Tahun 2026Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 26.500 warga kurang mampu pada tahun 2026, demi mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 98 persen dan memastikan akses kesehatan merata.
-
News •Pemkot Bengkulu Pastikan Pelayanan Kesehatan Optimal Selama RamadhanPemerintah Kota Bengkulu menjamin **pelayanan kesehatan Ramadhan Bengkulu** tetap siaga dan optimal, memastikan akses masyarakat terhadap fasilitas medis tidak terganggu selama bulan puasa.
-
News •Dinkes Tetapkan Dugaan Keracunan Makanan Bergizi Gratis Aceh Selatan sebagai KLBBelasan pelajar di Aceh Selatan dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis, kasus ini ditetapkan Dinkes sebagai Kejadian Luar Biasa.
-
News •BPOM Bandarlampung Perketat Pengawasan Takjil Ramadhan 1447 H, Jamin Keamanan Pangan MasyarakatBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandarlampung intensifkan Pengawasan Takjil Ramadhan 1447 H untuk memastikan pangan aman dikonsumsi masyarakat selama bulan puasa. Langkah ini bertujuan melindungi konsumen dari produk berbahaya.
-
Ekonomi •Pemkab Barito Utara Pastikan Keamanan Pangan Ramadhan Melalui Gempur PasarPemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Gerakan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu di Pasar (Gempur Pasar) untuk menjamin keamanan pangan Ramadhan, melindungi masyarakat dari potensi peredaran pangan yang tidak memenuhi standar.
-
News •Ribuan Warga Banjarmasin Kembali Diusulkan Terima BPJS Kesehatan Gratis, Pastikan Akses Layanan Kesehatan TerjaminPemerintah Kota Banjarmasin kembali mengusulkan 1.941 warga untuk menerima BPJS Kesehatan gratis, menegaskan komitmen menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
-
News •Program Bayi Tabung Gratis, Solusi Pemprov Papua Tengah Jaga Populasi OAPPemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan program bayi tabung gratis sebagai langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan populasi Orang Asli Papua (OAP) yang menurun, sekaligus meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat.
-
News •Dinkes Aceh Tamiang Mendesak Kemenkes Penuhi Kebutuhan Obat Fogging PascabanjirDinas Kesehatan Aceh Tamiang menghadapi lonjakan populasi nyamuk usai banjir bandang, mendesak Kementerian Kesehatan segera bantu penuhi kebutuhan obat fogging dan alat untuk cegah demam berdarah.
-
News •BPOM dan Pemkot Bengkulu Perketat Pengawasan Makanan Berbuka Ramadhan, Hasil Sidak Takjil AmanBalai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Pemerintah Kota Bengkulu memperketat Pengawasan Makanan Berbuka Ramadhan 1447 H melalui sidak dan uji sampel takjil. Apakah takjil favorit Anda aman dari bahan berbahaya?
-
News •Dinkes Aceh Utara Koordinasi Penanganan Lumpur Pascabanjir, Soroti Lonjakan Kasus ISPADinas Kesehatan Aceh Utara berkoordinasi intensif untuk Penanganan Lumpur Pascabanjir, menyusul lonjakan signifikan kasus ISPA hingga 150 persen. Simak upaya mitigasi dan tantangan yang dihadapi di tengah kondisi cuaca ekstrem.
-
News •Bupati Ipuk Dorong Fasilitasi Pasar Takjil Ramadhan 2026, Dukung UMKM dan Jaga KebersihanBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta semua pihak memfasilitasi Pasar Takjil Ramadhan 2026, sebagai ruang ekonomi UMKM dan memastikan kebersihan makanan.
-
News •Pemkab Bangka Tengah Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap BerjalanPemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tetap berjalan, meski ribuan warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JK) dinonaktifkan pusat. Pemkab Bangka Tengah menanggung pembiayaan melalui AP
-
News •Ratusan Siswa di Bandarlampung Diduga Keracunan MBG, Dinkes Ungkap SPPG Belum Berizin HigieneRatusan siswa dari tiga sekolah di Bandarlampung diduga mengalami keracunan MBG setelah menyantap makanan program, memicu penyelidikan serius dari Dinas Kesehatan setempat.
-
News •Pemprov Papua Barat Pastikan Belum Ada Kasus Virus Nipah, Kewaspadaan DitingkatkanPemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan belum ada kasus Virus Nipah di wilayahnya. Langkah antisipasi dan pengawasan ketat terus dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit zoonosis ini, terutama dari luar daerah.
-
News •Pemkab Bangka Gencarkan Pencegahan Stunting, Turunkan Angka Kasus Kurang Gizi BalitaPemerintah Kabupaten Bangka secara gencar mengampanyekan pencegahan stunting demi menurunkan angka kasus kurang gizi pada balita, menunjukkan komitmen kuat terhadap kualitas generasi mendatang.
-
News •Pemkab Kapuas Perkuat Komitmen Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan DaerahPemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, menegaskan pentingnya peran SDM kesehatan dalam sistem layanan daerah, serta mendorong PPNI untuk terus berinovasi.
-
News •Dinkes Banjarmasin Perluas Program Cek Kesehatan Gratis, Sasar Skrining Kesehatan Jiwa Siswa SMADinas Kesehatan Banjarmasin memperluas cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan fokus pada skrining kesehatan jiwa siswa SMA, mengungkap temuan yang perlu perhatian serius bagi generasi muda.
-
News •Papua Tengah Pastikan Akses Setara Layanan Anak DisabilitasPemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen penuh memastikan akses setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak disabilitas, melalui dukungan pendirian pusat terapi gratis di wilayahnya.
