dinas pendidikan

Legislator Gorontalo Utara mendukung penuh Pembatasan Media Sosial Anak di bawah 16 tahun melalui PP TUNAS. Kebijakan ini krusial melindungi generasi muda dari dampak negatif digitalisasi dan mendorong literasi digital.

Pemerintah Kota Singkawang menegaskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM Singkawang) akan berlanjut normal pasca-Lebaran, tanpa kebijakan daring, demi menjaga kualitas pendidikan.

Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan Lanny Jaya sampai ke daerah terpencil, memastikan setiap anak mendapatkan akses layak dan meningkatkan kualitas SDM.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberlakukan kebijakan pembatasan gawai di sekolah untuk PAUD, SD, dan SMP, bertujuan meningkatkan disiplin serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Wali Kota Fairid Naparin memastikan pendidikan anak-anak korban kebakaran di Palangka Raya tetap terjamin, sekaligus menyalurkan bantuan dan memproses pemulihan pasca-bencana untuk warga terdampak.

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat membuka ruang konsultasi hukum serta pendampingan bagi kepala sekolah. Langkah ini bertujuan mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus memberikan rasa aman.

Polda NTB berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) di Dikbudpora Bima, menetapkan seorang Kepala Bidang PTK berinisial IR sebagai tersangka. Kasus Pungli Dikbudpora Bima ini melibatkan guru penerima tunjangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara serius memperkuat digitalisasi pendidikan melalui program Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) di SMPN 1 Muara Teweh, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang mencetak prestasi gemilang dengan meraih nilai tertinggi dari Ombudsman untuk Pelayanan Publik, menunjukkan komitmen kuat Pemkot Tangerang dalam melayani masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen melanjutkan dukungan operasional sekolah melalui dana BOSP reguler, meskipun program BOSDA 2026 ditiadakan, dengan merumuskan skema baru yang lebih legal.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kembali melanjutkan program Bantuan Seragam Sekolah Gratis, meringankan beban keluarga dan meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar di wilayahnya.

Dinas Pendidikan Muaro Jambi memastikan jaminan mutu dapur MBG tetap aman setelah insiden dugaan keracunan. Upaya evaluasi dan pengawasan ketat dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program ini.

Dinas Pendidikan Barito Utara menginisiasi pelatihan penulisan cerpen untuk siswa SMPN 1 Muara Teweh, bertujuan memperkuat literasi dan membekali kemampuan merangkai kata yang runtut dan bermakna.

Pemerintah Kabupaten Morowali telah menyalurkan Beasiswa Morowali tahap III kepada 718 mahasiswa, menandai komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah melalui akses pendidikan tinggi.

Program revitalisasi 46 sekolah di Lombok Timur telah rampung dikerjakan, menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih modern dan nyaman. Keberhasilan revitalisasi sekolah Lombok Timur ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pre

Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan Kebijakan Beasiswa Pemkot Surabaya terbaru untuk tahun anggaran 2026, mengubah skema bantuan menjadi fokus pada siswa SMA/SMK/MA swasta. Simak detail perubahannya!

Akibat hujan deras dan banjir, sekolah-sekolah di Jakarta Timur memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga 28 Januari 2026 demi menjaga keselamatan siswa dan guru.

Dinas Pendidikan Aceh mengambil langkah proaktif dengan menggratiskan biaya penggantian ijazah hilang akibat bencana hidrometeorologi, meringankan beban masyarakat terdampak dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, menjaga keselamatan warga, dan mengurai kemacetan di ibu kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang resmi memberlakukan PJJ Tangerang Cuaca Ekstrem bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keselamatan siswa dari risiko bencana.