Distribusi Pupuk

Penugasan kepada PKT itu sesuai keputusan PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang Rayonisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono mengatakan, pengelolaan pupuk bersubsidi menghadapi berbagai kendala. Di antaranya kapasitas daripada petugas pendamping petani terbatas jumlah dan kualitasnya.

Ganjar menerangkan, kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini dikarenakan memang alokasinya yang kurang. Sehingga, pembagian sangat sulit dilakukan dan harus benar-benar tepat sasaran.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono sebagai tersangka kasus suap distribusi pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT HTK.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mustofa, meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar mengkaji penerimaan subsidi pupuk terhadap kelompok pertanian. Sebab, dia menilai pemberian subsidi selama ini masih belum tepat sasaran.

Gudang di Pattene tersebut memiliki kapasitas daya tampung curah mencapai 100.000 ton dan kapasitas inbag (hasil produksi) sebesar 25.000 ton. Gudang berteknologi canggih ini merupakan gudang lini II, yang menjadi salah satu penghubung bukan hanya untuk wilayah Sulawesi.

Selain itu, menjelang musim tanam, Pupuk Indonesia Grup juga telah menyiapkan stok nasional pupuk bersubsidi dengan jumlah tiga kali lipat dari ketentuan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua bulan.

Untuk penyaluran pupuk bersubsidi, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan No. 47/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019.

Masih belum diketahui kaitan Joko Eko sebagai petinggi di PT Pertamina Persero dengan kasus ini.

Febri menerangkan, agenda pemeriksaan Bakir Pasaman, terkait kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK) suap bidang pelayaran.

Secara nasional, Pupuk Indonesia Grup menyediakan pupuk non-subsidi sebanyak 287.298 ton. Angka tersebut terdiri 126.994 ton Urea, 159.693 ton NPK, 297 ton SP-36 dan 314 ton ZA.

Senyum Direktur Operasional PT PILOG Seusai Diperiksa KPK. Budiarto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT HTK Taufik Agustono terkait kasus dugaan suap jasa angkut antara PT PILOG dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi. Rahmad ditelisik tim penyidik KPK soal pertemuannya dengan para tersangka kasus dugaan suap jasa pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

KPK Panggil Dirut PT Petrokimia Gresik Rahmat Pribadi. Rahmat diperiksa terkait kasus suap distribusi pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan tersangka Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono.

Rahmat rencananya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono (TAG).

Kasus Suap Distribusi Pupuk, KPK Periksa Komisaris PT Humpuss. Dalam kasus ini, KPK menjerat Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono sebagai tersangka kasus suap distribusi pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT HTK.

Mantan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dituntut ‎tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Muhajidin atas ketidakhadirannya.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima suap sebanyak tujuh kali dari PT Humpuss.

Belum diketahui secara pasti kaitan Nasir dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Bowo dan Indung. Namun, ruang kerja Nasir yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR pernah digeledah tim penyidik KPK pada 4 Mei 2019 lalu.