dpd ri

Hemas mengungkapkan, tantangan yang dihadapi generasi penerus saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya.

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyoroti pentingnya Kepemimpinan Berkarakter yang berlandaskan nilai budaya di tengah tantangan globalisasi dan teknologi, menekankan perlunya menjaga identitas bangsa.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kurban enam sapi di Bengkulu saat Idul Adha 1447 H, menyoroti pentingnya kepedulian sosial dan penggunaan besek ramah lingkungan sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat.

Anggota DPD RI DIY menyerukan suporter untuk menjaga kondusifitas dengan merawat gagasan Mataram is Love, menyusul promosi dua klub sepak bola asal Yogyakarta ke Liga 1.

Anggota DPD RI Darmansyah Husein meminta Perum Bulog Cabang Belitung untuk terus mengontrol dan menjaga stabilitas harga pangan Belitung, khususnya beras, di tengah potensi gejolak ekonomi global.

MTQ Internasional Pemuda Masjid Dunia ke-11 sukses digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, diikuti perwakilan dari berbagai negara untuk syiar Islam moderat dan persatuan.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti efektivitas anggaran pendidikan Papua, khususnya Papua Barat, dan mendesak peningkatan kualitas data perencanaan untuk memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran.

Anggota DPD RI memastikan Stok Beras Belitung Aman untuk beberapa bulan ke depan. Simak jaminan ketersediaan pangan di tengah isu geopolitik dan upaya Bulog dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

DPRD Jabar serahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah ke DPD RI. Ini demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

Anggota DPD RI menyuarakan dukungan penuh terhadap upaya Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam memperkuat intervensi harga pangan demi menjaga stabilitas dan keterjangkauan bagi masyarakat luas.

PGRI Jawa Tengah menyoroti pentingnya standardisasi gaji guru PPPK, terutama bagi yang berstatus paruh waktu, demi memastikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan finansial di seluruh wilayah.

DPD RI melalui gerakan "Senator Inseminator" aktif mendorong program inseminasi buatan (IB) sebagai strategi vital mewujudkan swasembada daging dan susu nasional, akankah target ini tercapai?

Komite II DPD RI memberikan dukungan penuh kepada Kementan dalam program Penguatan Inseminasi Buatan demi meningkatkan mutu genetik ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan Sumatra Economic Corridor untuk mengoptimalkan potensi Sumatra sebagai simpul perdagangan global dan mengatasi tantangan konektivitas di gerbang barat Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A