energi terbarukan

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai strategi multijalur dari pemerintah krusial untuk mencapai target Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW di Indonesia secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong teknologi pirolisis untuk melengkapi PSEL dalam percepatan penanganan sampah nasional. Kapasitas PSEL yang terbatas membuat pirolisis menjadi solusi alternatif yang penting.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendukung adopsi energi terbarukan tambak udang guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri ekspor.

Ekonom CORE Indonesia mengungkapkan potensi 1 juta ton molase untuk bioetanol. Pemanfaatan potensi molase bioetanol ini krusial untuk mendukung target pemerintah dalam implementasi mandat E10 dan E20.

Pemerintah berencana menerapkan Proyek E10, bensin campuran bioetanol 10 persen, sebagai langkah strategis mengurangi impor BBM. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dengan percepatan adopsi kendaraan listrik dan transportasi umu

Komisi II DPRD Lampung Barat kunjungi Star Energy Geothermal Salak untuk mendalami praktik Pengelolaan Panas Bumi Berkelanjutan, demi optimalkan potensi energi terbarukan di daerah.

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memperluas inisiatif Green Shipping melalui pemasangan panel surya pada armadanya, menargetkan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon signifikan hingga 2029.

Pertamina Patra Niaga melalui program Sekolah Kawasan Pesisir (Sekar) menggelar edukasi lingkungan di pesisir Medan, membekali siswa dengan pengetahuan dan praktik langsung pelestarian lingkungan. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan literasi serta kepedu

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti pentingnya kepastian kebijakan pemerintah sebagai faktor utama untuk mengakselerasi Investasi Energi Surya di Indonesia, membuka peluang besar bagi energi bersih.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memprioritaskan penggunaan SAF atau bioavtur campuran 1% di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai mulai 2027. Langkah ini menjadi bagian penting dalam transisi menuju penerbangan rendah emisi, bagaimana deta

Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia mampu memproduksi bensin dari tanaman dalam tiga hingga empat tahun mendatang, menandai langkah besar menuju kemandirian energi nasional dan kesejahteraan petani.

Indonesia meluncurkan Program B50 Biodiesel, sebuah langkah revolusioner yang diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun dan secara signifikan mengurangi emisi karbon, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam pengembangan bioenergi kelapa sawit melalui inovasi, hilirisasi, dan kerja sama internasional, demi ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan lima Prioritas Prabowo NTB usai meresmikan Bendungan Meninting, menekankan pentingnya persatuan, kerja nyata, dan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk kemajuan daerah.

Wakil Ketua DPRD Jateng mengapresiasi mandatori Kebijakan B50 namun menekankan pentingnya implementasi DMO minyak sawit yang transparan demi kedaulatan energi dan kesejahteraan petani.

Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, mendesak evaluasi komprehensif Implementasi B50. Ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan biaya peluang ekspor CPO agar manfaat ekonomi program terukur akurat.

Dinas ESDM Kaltim sukses wujudkan kemandirian energi dan ekonomi masyarakat melalui inovasi pemanfaatan biogas kotoran sapi, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Program biogas kotoran sapi ini juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi peterna

Pemprov NTB menjamin Pasokan Solar B50 tetap aman selama masa transisi, termasuk ke daerah kepulauan, dengan koordinasi Pertamina dan strategi distribusi matang.

PT Denera, bagian dari Danantara Indonesia, berkomitmen memaksimalkan Tenaga Kerja Lokal Proyek Waste-to-Energy (WtE) di 33 unit PSEL, menciptakan ribuan lapangan kerja dan solusi sampah berkelanjutan.

PLN Watch menekankan pentingnya penguatan tata kelola untuk mempercepat Investasi PLTS 100 GW, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung transisi energi nasional.