Hasyim asy'ari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhi sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari.

DPR Ternyata Telah Peringatkan Hasyim Asy'ari Sebelum Dipecat karena Asusila

Berbagai macam rayuan maut dilakukan Hasyim untuk merayu korbannya CAT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Usai putusan DKPP dibacakan, Hasyim Asy'ari menggelar konferensi pers di Kantor KPU RI Jakarta.

Buntut kelakuannya itu, Hasyim dipecat tidak hormat dari jabatannya

Sanksi tegas yang dijatuhkan tidak hanya akan menguatkan proses pemulihan korban

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ternyata menyediakan unit apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan untuk korban dugaan asusila CAT.

Terungkap Hasyim Asy'ari memberikan pembiayaan tiket pesawat CAT bolak-balik Indonesia-Belanda dengan nilai sampai ratusan juta.

Hasyim Asy'ari sebelumnya dipecat DKPP sebagai ketua KPU RI akibat perbuatan asusila terhadap anggota PPLN berinisial CAT.

Penunjukan Afif sebagai Plt Ketua KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2022 berdasarkan keputusan rapat pleno digelar KPU.

Ma’ruf mengingatkan bahwa pemecatan Hasyim adalah peringatan bagi semua pejabat agar tidak main-main dengan moral dan integritas

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari atas kasus dugaan asusila.

“Ini merupakan sesuatu yang memilukan dan memalukan,” kata Guspardi

Kekosongan kursi komisioner KPU yang ditinggalkan Hasyim akan diisi Iffa Rosita.

DKPP membongkar alasan korban mengadukan Hasyim Asy’ari.

"Pengadu meminta tolong kepada Teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang Pengadu yang ketinggalan di Jakarta," demikian bunyi salinan

Berikut rayuan maut dan janji manis Ketua KPU Hasyim Asyari ke korban asusila.

Pemberhentian dilakukan karena DKPP meyakini Hasyim terbukti melanggar etik berat akibat perbuatan asusila.

Pemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.