Honorer

Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendengar aspirasi dari Dewan Perwakilan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Karangan bunga tersebut merupakan bentuk protes para pegawai Kejagung Non-ASN. Mereka mengaku tidak diberikan kesempatan dalam seleksa PPPK di Kejagung RI

Seleksi PPPK tahan dua juga dapat diikuti tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tes pertama.

Ketidaksesuaian antara usulan pembentukan dan data yang ada di database BKN.

Tenaga honorer yang masuk dalam data ASN, meskipun tidak mendapatkan formasi di seleksi PPPK, tetap akan mendapatkan perhatian melalui mekanisme tersebut.

Rini menjelaskan data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Rini juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen hukum untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.

Anas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.

Jika tenaga honorer memilih untuk mengikuti seleksi CPNS dan tidak lolos, maka mereka tidak dapat mengikuti seleksi PPPK.

PPPK yang belum satu tahun bekerja jika mengikuti tes CPNS harus terpenuhi dahulu masa perjanjian kerjanya selama satu tahun dan harus memiliki izin dari PPK.

Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.

Honor yang diterima anggota Paskibraka bervariasi tergantung pada tingkatannya. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.

Honorer bakal dikelompokan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah.

Aturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.

Menpan RB memastikan pegawai honorer akan dihapus berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023.

Menurutnya tidak bijak jika Kementetian PAN-RB hanya memprioritaskan data dari database saja.

Dalam rapat aspirasi tersebut, mereka meminta kejelasan pemerintah terkait profesi mereka.