Honorer

Walaupun hanya digaji Rp500.000 per bulan, Aulia tak pantang menyerah demi mengejar impiannya menjadi seorang guru.

Usulan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 131 A, di mana tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bersama pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS.

Dana bercerita bahwa dirinya pernah ingin ikut tes formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun di dalam ketentuan PPPK tidak semua jurusan tersedia.

Menteri Anas memastikan, sejumlah alternatif terbaik yang dibahas pemerintah tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Beberapa alternatif itu segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati, sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan.

Seorang wanita bernama Eka Myala Dewi menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, dia mengaku dipecat sebagai staf honerer di Inspektorat Pemkab Tapanuli Tengah karena suaminya merupakan kader PDIP.

Adapun mengutip draft Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU ASN, tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bersama pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS. Ketentuan ini ditulis dalam pasal sisipan baru, yakni Pasal 131A.

Setiap hari, ada tantangan tersendiri baginya untuk mengajar. Dia berjalan kaki puluhan kilometer.

Tenaga ahli susun pidato hanya mendapatkan kenaikan honor menjadi Rp9,4 juta dari sebelumnya Rp8,2 juta.

Di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN.

Nadiem berharap tahun depan sudah ada sekitar 600.000 guru honorer yang menjadi PPPK dari rekrutmen. Ini akan menjadi terbesar sepanjang sejarah. Ini juga akan terus kita lakukan sampai memenuhi kebutuhan guru di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap kalau perekrutan tenaga honorer banyak dilakukan secara asal-asalan. Padahal, di beberapa posisi tertentu tenaga honorer dibutuhkan untuk memberikan pelayanan.

Kepala Kantor Regional (Kanreg) X BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono menegaskan bahwa pendataan non-ASN seperti honorer saat ini dilakukan untuk memetakan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Instansi yang mempekerjakan tenaga honorer terbanyak yakni Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 139.560 orang. Diikuti Kementerian Sosial (Kemensos) 40.715 orang, Pemprov Jawa Timur 24.875 orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 21.888 orang, dan Pemprov Jawa Tengah 21.757 orang.

Nasib belasan belasan ribu pegawai honorer di Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum mendapat kepastian. Pemkot berharap mereka bisa tetap dipertahankan menjadi pegawai honor. Apalagi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengangkatan tenaga honorer dengan jumlah sebesar itu tidak diiringi dengan komitmen untuk berhenti melakukan perekrutan tenaga honorer sehingga angkanya justru bertambah dari tahun ke tahun.

Ratusan Nakes Honorer Demo di Patung Kuda: ASN Harga Mati. Dalam aksinya, massa Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) ini menuntut pemerintah agar segera mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah perlu mengatasi persoalan keterbatasan anggaran daerah untuk menggaji tenaga non-ASN atau honorer, salah satunya dengan menyusun rentang gaji sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Aksi Massa Nakes Honorer Demo Minta Diangkat Jadi ASN. Massa Forum Komunikasi Honorer Nakes & Non Nakes (FKHN) Indonesia menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presiden (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan nonnakes bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam aturan ini, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah diminta untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.