Ibu Kota Baru

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disebut akan turut mengawal proses pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Nantinya, pengawasan KPPU akan mengawasi persaingan usaha yang terjadi selama pembangunan IKN.

Pemerintah dan DPR berencana melakukan revisi UU Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah telah mengusulkan hal tersebut ke parlemen.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam market sounding pertama pada 22 Agustus 2022 dan yang kedua pada 18 Oktober 2022, memberikan pesan kepada lebih dari 800 calon investor bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia.

Menurutnya, kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan mobil terbang. Pengembangan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia, sementara di dunia konsep mobil terbang juga masih dalam pengembangan.

Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa mengatakan, sebelumnya NasDem belum bersikap karena butuh waktu mempelajari subtansi revisi UU IKN.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengungkapkan,, pihaknya menjadi tim pendukung yang menyiapkan data tata ruang sebelum dan setelah perpindahan IKN ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hingga November 2022, telah ada 40 kegiatan konstruksi di ibu kota negara baru atau IKN Nusantara senilai Rp 25,99 triliun. Pembangunan IKN Nusantara sudah dimulai sejak 2022 ini dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengajak sejumlah investor untuk mengunjungi ibu kota baru (IKN Nusantara) pada triwulan II-2023 mendatang. Tujuannya, untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas-fasilitas di IKN.

Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono mengaku minat investor untuk berinvestasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) meningkat 39 kali lipat. Jumlah minat tersebut melebihi apa yang disiapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut, kata Suharso menjadi pesan dari Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan agar Kementerian PPN memikirkan Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota.

Salah satunya kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Suharso juga memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan di Jakarta.

Suharso juga mengatakan, pihaknya perlu memikirkan struktur organisasi yang lebih lincah agar pemerintahan tetap berjalan lancar.

Sejauh ini, sebanyak 30 paket tender terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah terkontrak.

Dia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI - Polri tahap pertama.

Sedangkan 30 persen lainnya, lanjutnya, akan dialokasikan untuk perumahan bagi masyarakat umum di KIPP IKN.

Hayu mengatakan, klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden RI, Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo. Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, ibu kota negara (IKN) Nusantara bukanlah kawasan yang seluruhnya bebas dari bencana. Tetapi risiko bencana tersebut dapat diminimalisir dengan upaya struktural (pembangunan konstruksi fisik) maupun non-struktural sesuai kerentanan wilayah.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi berupa rumah susun (Rusun) senilai Rp567 miliar tersebut ditargetkan selesai awal 2023, sehingga mampu mendukung proses pembangunan di IKN.