informasi publik

Dari 127 indikator dalam penelitiannya, Indonesia memenuhi 75 indikator.

KIP menerbitkan Perki Nomor 1 Tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu.

Wapres Boediono meminta semua pihak mewujudkan terciptanya open government.

Rata-rata keterbukaan informasi dari berbagai macam kategori masih berada di bawah 50 persen.

Komisi Informasi Pusat melakukan survei dan hanya satu parpol yang merespons kuesioner yang dikirimkan.

Koordinator MaTA, Alfian menampik semua tuduhan yang disampaikan oleh PA.

Yang ada hanya berita perlakuan Indonesia terhadap Papu, tapi berita pembangunan sekolah tak ada.

57 Orang dinyatakan lolos administrasi dari ribuan orang yang telah daftar secara online.

Penerapan sistem online ini difungsikan untuk mencegah dugaan tindakan penyelewengan pajak parkir.

Bersama dengan Dirjen HKI dan Sekjen MIAP, MUI mengeluarkan fatwa haram tentang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

"Kita harap pengadilan segera memproses. Kita meminta Kadis dan gubernur untuk memerintahkan anak buahnya," ujar David.

Urgensi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 ialah menjamin publik dalam mengakses informasi dari badan atau lembaga publik.

Hal ini demi segera terciptanya pemerintahan terbuka terhadap akses informasi publik.

Hanya 9 kementrian/lembaga yang mencapai skor di atas 50 persen untuk penyediaan informasi berkala.