Investasi Daerah

Bank Indonesia menilai hilirisasi batu bara sebagai strategi vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, mengubah dominasi sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif dan menarik investasi lebih tinggi.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) optimis peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hulu migas Aceh pada tahun 2026 mencapai 63 persen, lebih tinggi dari target sebelumnya, demi menggerakkan ekonomi daerah dan kapasitas nasional.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong kolaborasi HIPKA Sulteng dengan multipihak demi percepatan ekonomi daerah dan penguatan pengusaha lokal.

Akademisi Undana Kupang dorong optimalisasi program prioritas dan potensi daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT 2026. Langkah ini krusial kurangi ketergantungan transfer pusat.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda sukses menerbitkan 14.024 paspor sepanjang tahun 2025. Capaian ini menegaskan komitmen Imigrasi Kalianda dalam pelayanan publik serta mendukung iklim investasi.

DPRD Kuningan menginisiasi Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan demi pemenuhan hak asasi dan perlindungan kelompok rentan. Simak urgensi dan tahapan regulasi ini.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, meluruskan kesalahpahaman publik terkait Pengelolaan BUMD PT MAS, menegaskan perusahaan ini tidak terkait divestasi Freeport dan fokus tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal dengan menggabungkan puluhan BUMD Jabar menjadi satu Super Holding pekan depan, bertujuan menghentikan praktik BUMD hantu dan intervensi politik.

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Mendagri Tito Karnavian meresmikan Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam, wadah strategis bagi pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mengoptimalkan investasi serta pemasaran produk unggulan Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) aktif mendorong AirAsia untuk segera membuka rute penerbangan Tarakan Tawau, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan ekonomi di wilayah perbatasan.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berhasil mempertahankan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan barang dan jasa hulu migas di Aceh hingga 68,71 persen, melampaui target nasional 2025.

Pemkab Bogor resmikan dua Dinas Baru, Pertanahan dan Tata Ruang serta Kebudayaan, berkantor di Vivo Mall. Ini perkuat pelayanan publik dan dukung investasi daerah.

Pemkab Jember memperpanjang kerja sama penerbangan Jember-Jakarta dengan FlyJaya hingga 2026, menargetkan penurunan harga tiket untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi daerah.

Bank Jateng membagikan dividen senilai Rp1,12 triliun kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jateng pada 2025, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan.

Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah resmi menyepakati UMP Sulteng 2026 sebesar Rp3.179.565, naik 9,08 persen, diharapkan menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim investasi daerah.

PT PLN (Persero) melalui UP3 Ternate berkomitmen memperkuat keandalan listrik dan memberikan dukungan PLN Kepulauan Sula untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Maluku Utara.

Putusan banding yang memperberat hukuman mantan Dirut PT Tripat menyoroti kembali Kasus Korupsi LCC Lombok Barat, cerminan rapuhnya tata kelola aset daerah.

Pemerintah Provinsi NTB serius mematangkan pembentukan BUMD Investasi NTB Capital, sebuah entitas baru yang fokus pada investasi dan siap beroperasi pada 2026.

Bank Indonesia memperkirakan angka Inflasi Bengkulu pada 2026 akan tetap dalam target nasional 2,5% ± 1%, menjanjikan stabilitas ekonomi dan investasi yang menarik.