Jaksa Agung Prasetyo

"Kami berikan apresiasi kepada KPK, ini adalah bukti sinergitas penegak hukum yang ada," ujar Prasetyo.

Menurut Agus Rahardjo, minimnya jumlah jaksa di KPK menjadi salah satu kendala dalam penanganan perkara korupsi.

Prasetyo berharap jajaran Kejaksaan Agung mampu menjadi pengawal jalannya pemerintahan, dapat dipercaya dalam memenuhi harapan masyarakat.

"Negara tidak ada kerugian di sini, enggak harus negara, tapi yang rugi adalah para pihak yang berangkat umroh haji. Kita tinjau banding, kalau banding mengatakan mengatakan permohonan kita terkait barang bukti ya nanti kita serahkan kepada mereka yang berhak," kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada tempat yang aman bagi buronan korupsi untuk bersembunyi, dan pihaknya akan terus memburunya.

Jaksa Agung minta Tommy Suharto serahkan Gedung Granadi. Prasetyo menilai ada kelihaian dari pihak Tommy. Sebab sempat terdengar dalih bahwa Gedung Granadi itu tak hanya terdiri dari satu nama yayasan, tetapi lebih dari satu yayasan.

Jaksa Agung nilai aset First Travel diambil untuk negara sebuah kesalahan. Ucapan Jaksa Agung ini menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III DPR Erwin Tobing. Dia mempertanyakan aset First Travel yang dirampas untuk negara.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, pihaknya berusaha menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di masa lalu. Namun, dalam penyelesaian itu, kata dia, masih perlu keputusan politik DPR agar kasus pelanggaran HAM di bawah tahun 2000-an bisa diusut dan diperkarakan ke jalur hukum.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya selalu berusaha menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Namun, kata dia, penyelesaian masalah itu terkendala dengan kegiatan pengumpulan bukti-bukti.

Pantauan PulseFeed, raker tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa.

Bekuk buronan Rp 1,05 T, Jaksa Agung bilang 'tidak ada tempat aman dan tidur nyenyak'. Prasetyo mengungkapkan, pihaknya pun tak hanya mengejar terhadap para buronan saja. Melainkan juga akan mengambil harta atau aset milik para buronan korupsi sekaligus harus membayar denda yang sudah ditentukan.

Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengatakan selain menangkap Thamrin, pihaknya juga telah mengamankan uang negara sebesar Rp 1,2 triliun.

Kejaksaan Agung masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komnas HAM terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi beberapa waktu lalu. Sejarah kelam pembantaian seperti Talangsari hingga Mei 1998 hingga kini tak jelas ujungnya.

Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh menggelar open house di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (15/6). Open house dimulai sejak pukul 12.00 WIB dan masih berlangsung sampai petang ini.

Jaksa Agung HM Prasetyo yakin tidak ada upaya pelemahan KPK dalam revisi KUHP yang ditargetkan bakal disahkan pada pertengahan Agustus 2018.

"Pidana korupsi ada di Pengadilan Tipikor, beda dengan pidana umum. Jadi coba pahami dulu kebenaran daripada UU kita. Yang pasti semuanya punya semangat yang sama," ujarnya.

"Itu bukan PR Kejagung, itu PR bersama. Ada Komnas HAM di sana, tidak semata-mata Kejaksaan," katanya.

Jaksa Agung HM Prasetyo menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (5/6). Dalam kesempatan itu ia meminta agar Komisi III mengupayakan anggaran yang diusulkan untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9,7 triliun lebih dapat disetujui.

Jaksa Agung mengaku sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan Komnas HAM yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu bahkan tidak menemukan bukti akurat. Adapun yang diperoleh selama proses penyelidikan hanyalah opini.

Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan bakal menyanggupi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penambahan jaksa penuntut umum di lembaga antirasuah tersebut. Namun permintaan itu bakal dikabulkan setelah KPK membenahi permasalahan di internalnya sendiri.