Jokowi-JK

Partai Demokrat mengakui marak tawaran untuk ikut bergabung dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Tetapi menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, sampai sekarang partainya belum berencana masuk dalam kabinet kerja Jokowi-JK.

Pemerintah menargetkan seluruh tanah Indonesia bersertifikat pada 2025. Hal ini sebagai upaya menggenjot tingkat kesejahteraan masyarakat kecil.

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

JK akan menjadi saksi di pihak Kahiyang. Sementara, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi saksi di pihak Bobby.

Pada 4 November 2014, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan target ambisiusnya dalam hal ketahanan pangan. Pemerintahan yang dipimpinnya bakal mencapai swasembada pangan sebelum lima tahun. "Target kita dalam 3 tahun harus swasembada," ujar Jokowi.

Dia juga mengatakan tiga tahun kerja Jokowi-JK sudah terdapat kemajuan disektor kesehatan. Tjahjo mengatakan sudah ada puskesmas di daerah-daerah terpencil. Tenaga ahli medis, kata Tjahjo, juga sudah memadai.

Tim perumus melihat adanya kompetisi BUMN dalam sektor riil. BUMN harusnya bisa melakukan ekspansi keluar negeri dan bukan masuk ke bisnis yang digarap oleh swasta. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menutup BUMN yang bermasalah dan tidak memberikan sumbangan signifikan bagi negara.

Rembuk Nasional bakal ulas tiga tahun kinerja Jokowi-JK. Hasilnya akan berbentuk rekomendasi dan ditindaklanjuti dalam paripurna dan rapat terbatas (ratas) untuk dua tahun mendatang.

Gerindra sebut Jokowi genjot infrastruktur untuk dulang suara Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui kinerja Jokowi-Jusuf Kalla di bidang pembangunan infrastruktur mulai terasa. Namun, itu sekedar strategi mendulang suara untuk Pilpres 2019.

Politisi Gerindra nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menghamburkan uang. Dia menilai biaya dikeluarkan untuk proyek Jakarta-Bandung terlalu besar. Menurutnya, biaya pembangunan kerta cepat Jakarta-Bandung lebih besar ketimbang negara lain yang telah menggunakan transportasi tersebut.

PDIP sebit tantangan terbesar Jokowi-JK yaitu diserang isu rekayasa. Tujuannya untuk menyerang pemerintah dan mencari popularitas demi kepentingan politik tertentu. Isu-isu ini, kata Andreas, makin lama makin besar sehingga harus segera diatasi.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hari ini tepat tiga tahun berjalan sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu. Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai selama tiga tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK telah bekerja dengan 'full speed' alias kecepatan penuh untuk membenahi permasalahan di Indonesia.

Menurut Hidayat, salah satu prioritas dari janji-janji Jokowi yang belum dipenuhi adalah menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Elektabilitas Jokowi yang masih di bawah 50 persen selama tiga tahun menjabat, rupanya berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan publik atas kinerja mantan Wali Kota Solo itu.

'PR' Jokowi-JK, membenahi hubungan negara dan agama. Pelbagai gejolak terus menerpa. Kebijakan terus dikritik. Walau tak sedikit merek mendapat banyak dukungan dalam menentukan kebijakan.

Menko Polhukam Wiranto menuturkan, melorotnya indeks demokrasi tidak serta merta menggambarkan turunnya kinerja pemerintah. Apalagi, turunnya indeks demokrasi karena diwarnai keriuhan saat Pilkada.

Selain masalah kesenjangan sosial, Syarief mengingatkan agar Presiden Jokowi mengevaluasi lagi kekompakan para menteri Kabinet Kerja.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan genap berjalan 3 tahun pada Jumat (20/10) besok. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pemerintah memang tengah gencar membangun fundamental ekonomi lewat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan sesuai target. Dia mengatakan, banyak investor yang tertarik mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hasil survei Indikator menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Dari 1.220 responden, sebanyak 68,3 persen menyatakan puas. Jumlah itu didasari kerja pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Tingkat kepuasan itu berasal dari membangun jalan umum sebanyak 72 persen.