Junimart Girsang

Angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden hingga saat ini masih menjadi isu utama yang membuat RUU Pemilu tak kunjung disahkan. Anggota Pansus RUU Pemilu dari PDIP Junimart Girsang mengungkapkan ada 7 fraksi yang mendukung pemerintah dengan angka 20-25 persen.

PDIP tegaskan Komisi III tak berwenang investigasi pencekalan Setnov. Sebagai mitra kerja Dirjen Keimigrasian, kata dia, Komisi III hanya bisa menanyakan soal dugaan pelanggaran hukum dalam pencekalan Setnov saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Penyadapan itu ada hukumnya dan sekaligus ada lembaga yang diberi kewenangan, yaitu dua lembaga besar BIN dan KPK, maupun yang diberikan kewenangan secara prinsip," kata Hidayat

Sebelumnya, Ketua Badan Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan, penyadapan untuk menemukan bukti rekaman percakapan SBY dengan Ma'ruf Amin tidak melanggar hukum. Penyadapan diperbolehkan jika tidak digunakan untuk melakukan kejahatan.

PDIP berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk mengungkap kejanggalan kasus pembunuhan Bos PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkanaen. Dukungan itu akan diberikan jika Antasari resmi bergabung ke PDIP.

Namun, Junimart menyerahkan keputusan untuk menunjuk Antasari menjadi Jaksa Agung kepada Presiden Joko Widodo.

Anggota DPR sebut Mendagri berhak bubarkan ormas pembuat rusuh. Kementerian Dalam Negeri adalah lembaga yang mengurus soal pendirian suatu ormas. Oleh sebab itu, ketika ada ormas yang terbukti melanggar aturan dan syarat yang telah ditetapkan maka Mendagri berhak melayangkan teguran, peringatan, hingga pencabutan izin.

Junimart tidak menjamin Rizieq mudah bertemu Mega. Sebab, putri Proklamator itu memiliki kesibukan yang padat.

DPR dukung Kapolri amankan Natal & Tahun Baru terjunkan Densus 88. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Junimart Girsang mengatakan publik tak perlu khawatir dengan ancaman teror bom. Sebab, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyatakan telah menempatkan Detasemen Khusus Antiteror 88 di lokasi-lokasi strategis

PDIP yakin semua partai di DPR setuju UU MD3 direvisi. Dia menyebut, tim telah bekerja ekstra membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi partai di DPR. Anggota komisi III ini berharap semua fraksi bisa memberikan masukan yang baik agar UU MD3 hasil revisian lebih komperhensif.

PDIP yakin Polri mampu tangkap dalang aksi makar libatkan 11 aktivis. Persoalan terduga pemodal makar belum dipublikasikan lantaran Polri masih dalam proses penyelidikan. Aturannya, kata Junimart, proses penyelidikan belum bisa dibuka kepada publik.

Koalisi Penegak Citra DPR pernah melaporkan empat anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mendampingi pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bareskrim Polri, Senin (7/11) lalu.

Tinggalkan Ahok di Bareskrim, 2 politisi PDIP irit bicara. Keduanya tidak banyak bicara saat awak media mencoba mengklarifikasi apa-apa saja yang menjadi pertanyaan dari penyidik kepolisian. Junimart mengaku mendapatkan empat pertanyaan, namun dia enggan mengungkapkannya.

KPK tengah menyelidiki kasus dugaan aliran dana Rp 30 miliar dari pengembang proyek reklamasi ke relawan Teman Ahok.

"Jadi KPK harus telusuri itu," tegas Junimart.

Junimart yakin KPK bakal usut dugaan aliran dana Rp 30 M ke TemanAhok dari pengembang proyek reklamasi pantai Jakarta.

Politikus PDIP Junimart Girsang mengaku mendapatkan kabar ada dana dari pengembang reklamasi dialirkan ke Teman Ahok

Teman Ahok juga siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal isu aliran dana yang dilontarkan politisi PDIP.

Presiden Jokowi pernah memilih Budi Gunawan menjadi Kapolri awal 2015, namun batal setelah tersandung hukum di KPK.

Pemerintah diminta memaksimalkan hukuman yang ada tanpa menimbulkan pelanggaran HAM.