Kadin

Munaslub ini dipandang publik sebagai upaya anti-demokrasi untuk menggusur Arsjad Rasjid

Pelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.

Kepolisian meminta waktu untuk mendalami rangkaian penyelidikan demi bisa mendapatkan fakta dan keterangan lebih lanjut.

Menurutnya, biang kerok permasalahan kadin ini bermula karena pucuk pimpinannya terjun ke politik.

Pengamat Politik Rocky Gerung Melihat ada campur tangan dari penguasa untuk mengganti posisi Arsjad dengan Anindya Bakrie.

Supratman Andi Atgas menegaskan tidak mungkin ada intervensi dari pemerintah perihal kepengurusan Kadin.

Jimmly enggan berpihak, karena antara Arsjad dan Anindya dekat dengan dirinya.

Jokowi mengungkapkan, selama menjabat Presiden RI, ia mengaku kenal baik dengan para Ketua Umum Kadin

Redma mengurai bahwa di dalam tubuh Kadin terdapat dua faksi utama yaitu kubu Kadin asosiasi dan kubu Kadin daerah.

Dari pelaksanaan Munaslub tersebut, Anindya Bakrie keluar sebagai Ketum Kadin 2024-2029.

Andi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.

Kubu Arsjad Rasjid melakukan upaya hukum atas penyelenggaraan Munaslub versi Anindya Bakrie.

Pelaksanaan Munaslub yang memenangkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum dianggap tidak sah.

Pelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.

Jokowi menyampaikan dirinya terbuka apabila Arsjad dan Anindya ingin bertemu.

Jokowi terbuka jika Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie ingin bertemu dengan dirinya. Asalkan, masalah Kadin diselesaikan baik-baik.

Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

Presiden Jokowi sangat menghormati mekanisme internal di Kadin

Arsjad menjelaskan dalam keorganisasian Kadin Indonesia, Pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022.

Bukan tanpa alasan, kisruh yang terjadi di internal Kadin Indonesia, berpotensi berdampak pada dunia usaha dan perekonomian Indonesia.