Kasus Hambalang

Jokowi tiba-tiba berkunjung ke Hambalang saat SBY lakukan tour keliling Jawa.

Meme itu membuat SBY seolah-olah sengaja membuat proyek Hambalang terbengkalai. Padahal bukan.

Kondisi mega proyek senilai 2,5 triliun tersebut sangat memprihatinkan setelah pembangunan dihentikan pada 2011.

Presiden Joko Widodo sendiri berjanji akan memutuskan secepat mungkin apakah pembangunan akan dilanjutkan atau tidak.

Dalam sepekan atau dua pekan mendatang, Jokowi akan menentukan apakah proyek Hambalang dilanjutkan atau tidak.

Sambil menunggu keputusan, Jokowi minta Menteri PU-Pera untuk teliti struktur tanah di Hambalang.

Jokowi didampingi Menpora Imam Nahrawi dan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono.

Menpora Imam Nahrawi melaporkan keadaan mega proyek Hambalang ke Presiden Jokowi.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi berniat melanjutkan pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).

Imam Nahrawi untuk melanjutkan kembali pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang ternyata belum lenyap.

Choel diduga memanfaatkan jabatan sang kakak (Andi Mallarangeng) sebagai Menpora untuk mencari keuntungan.

"Hari ini saya bawa koper kecil. Saya siap untuk ditahan karena dari awal saya sudah janji koperatif," kata Choel.

Choel diduga memanfaatkan jabatan sang kakak (Andi Mallarangeng) sebagai Menpora untuk mencari keuntungan.

Mantan kolega Anas Urbaningrum di Partai Demokrat dulu ini menilai KPK kerap bertindak tidak obyektif.

"Tapi tentu (perlawanan hukum di akhirat) tidak didiskusikan di sini," cetus Anas.

Anas akhirnya dipindah ke Lapas Sukamiskin setelah kasasinya ditolak & hukumannya diperberat menjadi 14 tahun penjara.

Pertimbangan Majelis Hakim MA untuk mencabut hak politik Anas bisa dilihat dalam putusan di pengadilan.

"Kalau di dalam Mahabarata Anas itu mau di-Abimanyu-kan," ujar Pasek.

"Semoga Pak Artidjo Alkostar makin tenar, Pak MS Lumme makin kece, Pak Krisna Harahap makin mantap," kata Anas.

Jika putusan tersebut dinilai belum adil, maka masih banyak upaya hukum yang bisa dilakukan.