Kasus Munir

Elite Demokrat bantah dokumen TPF kematian Munir ada di tangan SBY. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto yakin dokumen hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) tidak hilang. Dia juga membantah tudingan bahwa dokumen itu dipegang ketumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya ingin publik tahu duduk persoalan yang benar. Saya memilih menahan diri & tak reaktif dalam tanggapi berbagai tudingan. Ini masalah yang penting & sensitif. Juga soal kebenaran & keadilan," @SBYudhoyono "Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & kebenaran"

Jaksa Agung M Prasetyo mengaku kesulitan dalam mencari dokumen hasil penelusuran tim pencari fakta (TPF) terkait tewasnya aktivis HAM, Munir Said Thalib. Kesulitan itu lantaran TPF kasus Munir telah dibubarkan. Rencananya tim kejaksaan akan memanggil SBY.

Jaksa Agung ngaku kesulitan temukan dokumen TPF Munir. Prasetyo mengaku kesulitan mendapatkan dokumen itu dengan dalil tim TPF sudah bubar. Prasetyo berharap, siapa pun yang masih menyimpan dokumen itu segera menyerahkannya ke pihak Kejagung.

Istana sebut pencarian dokumen TPF tak diberi deadline. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menegaskan Presiden Joko Widodo tidak bisa memberikan tenggat waktu kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo untuk menelusuri dokumen hasil investigasi TPF terkait kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Gerindra minta Jokowi kasih deadline Jaksa Agung buka data TPF Munir. Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Muhammad Syafi'i meminta pemerintah memberikan perhatian serius atas ultimatum istri mendiang Aktivis HAM Munir, Suciwati yang meminta hasil investigasi TPF misteri kematian suaminya dibuka ke publik.

Jaksa Agung: Kita sedang berusaha mencari Dokumen TPF Munir. Pemerintah tengah mencari dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib. Hingga saat ini, dokumen tersebut belum ditemukan.

Jaksa Agung perintahkan Jamintel cari hasil TPF pembunuhan Munir. Kejaksaan Agung hingga Kamis pagi masih mencari dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan pegiat hak asasi manusia (HAM) Munir.

KontraS: Pemerintah perlakuan dokumen TPF seperti surat menyurat SBY. KontraS menilai pemerintah tak serius mengusut tuntas di balik kematian aktivis HAM Munir Said Thalib setelah laporan dokumen TPF diberikan ke Kemensesneg tak kunjung dibuka ke publik. KontraS mendesak pemerintah menelusuri keberadaan dokumen TPF.

Suciwati nilai Jokowi seperti SBY jika tak ungkap kematian Munir. Istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati menyayangkan sikap pemerintah yang seakan tak acuh mengungkap misteri kematian suaminya setelah laporan tim pencari fakta (TPF) yang diserahkan Kemensesneg tak jelas keberadaannya.

Menanti keberanian SBY buka laporan TPF soal kematian Munir. Berdasarkan keterangan dari mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dokumen investigasi TPF sudah diserahkan kepada Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak tahun 2005. Namun, hingga saat ini dokumen tersebut tidak sampai ke Kemensesneg.

Setara Institute minta SBY tanggung jawab soal hilangnya laporan TPF. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (MK KIP) memutuskan bahwa hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir harus dibuka kepada publik. Sebab, penyidikan kematian Munir yang tewas diracun oleh arsenik saat kepemimpinan SBY.

Menkum HAM klaim pemerintah tak kesulitan ungkap kematian Munir. Yasonna menuturkan meski dinilai banyak pihak pemerintah terkesan tak acuh dalam mengungkap kematian Munir, politikus PDIP itu mengklaim hingga saat ini pencarian fakta-fakta terkait meninggalnya Munir terus dilakukan.

Sebut sejumlah nama pembunuh Munir, benarkah hasil TPF dihilangkan? Hendardi mengatakan, dalam laporan yang dia susun bersama anggota TPF yang lain, menyebut sejumlah nama. Nama-nama itu diduga terlibat dalam permufakatan untuk melenyapkan suami dari Suciwati itu.

TPF rekomendasikan sejumlah nama yang terlibat pembunuhan Munir. Menurut Hendardi, TPF saat itu belum memiliki kewenangan maksimal untuk bisa menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Untuk itu TPF, kata Hendardi, merekomendasikan kepada SBY yang saat itu menjadi Presiden untuk membentuk tim baru.

Hasil TPF hilang, Hendardi sebut tata administrasi negara buruk. Jika SBY berbesar hati, maka sudah semestinya membantu Jokowi dengan menjelaskan di mana dokumen tersebut berada. Sebaliknya, dengan kewenangannya, Jokowi sebenarnya amat mampu meminta jajarannya untuk menjelaskan keberadaan laporan akhir TPF tersebut.

Komnas HAM dukung hasil penyelidikan TPF kematian Munir diungkap. Pengungkapan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib belum menemukan titik terang. Baru-baru ini KontraS meminta pemerintah untuk mempublikasikan hasil penyelidikan yang dilakukan TPF kasus kematian Munir.

KontraS duga ada nama selain Polycarpus yang ditutupi di kasus Munir. Haris menilai bila pemerintah tak mau mempublikasikan hasil penyelidikan itu atau menghilangkan dokumen tersebut sama artinya pemerintah tidak memberikan keadilan kepada Munir, keluarga dan masyarakat.

KontraS sindir Jokowi, sibuk urusi pungli daripada bahas Munir. Presiden Jokowi sempat menyatakan akan membuka kembali kasus kematian Munir, namun tanggapan dari Sekretariat Negara justru mengungkapkan dokumen tersebut tidak diketahui keberadaannya dan menyebut menjadi tanggung jawab pemerintah era Presiden SBY.

KontraS sebut pemerintahan Jokowi tak serius ungkap kasus Munir. Koordinator KontraS, Haris Azhar mendesak pemerintah membuka kembali kasus kematian Munir pada 2004. Pasalnya Majelis Komisioner Informasi Pusat telah mengabulkan gugatan sengketa informasi yang diajukan KontraS, agar kasus itu diumumkan ke publik.