Kebijakan Nasional
-
Ekonomi •Fakta Unik: 240 MBR di Manokwari Bebas BPHTB, Ini Syarat dan Dampaknya!Pemerintah Kabupaten Manokwari membebaskan BPHTB bagi 240 MBR, mendukung program perumahan nasional. Simak detail dan dampaknya pada penerimaan daerah!
-
News •Strategi Baru Kumham Imipas: Bentuk Tim Teknis Perkuat Rekomendasi Kebijakan NasionalKemenko Kumham Imipas membentuk Tim Teknis Kumham Imipas untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional, sebuah langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor.
-
Politik •Mengapa PPHN Penting? Wakil Ketua MPR: Jamin Pembangunan Berkelanjutan Lintas GenerasiWakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan PPHN krusial untuk memastikan pembangunan nasional berkelanjutan dan konsisten, menjawab kekhawatiran publik atas arah pembangunan.
-
Politik •Fakta Unik: Dari 1,4 Miliar Porsi, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Diklaim Sukses 99,99% Meski Ada Kasus KeracunanPresiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai keberhasilan 99,99% dari 1,4 miliar porsi, meski ada insiden keracunan. Mengapa kritik dinilai tidak proporsional?
-
Ekonomi •Fakta Unik Pemangkasan TKD: Pemkot Semarang Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan Meski Anggaran Dipangkas Rp442 MiliarMeski alami pemangkasan TKD Pemkot Semarang hingga Rp442 miliar, program prioritas dipastikan tetap berjalan. Bagaimana strategi fiskal adaptif Pemkot Semarang?
-
Ekonomi •AHY Dorong Kolaborasi Lintas K/L Atasi ODOL, Target Zero ODOL 2027 Demi Logistik Berkelanjutan NasionalMenteri Koordinator AHY menginisiasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk menertibkan kendaraan ODOL, kunci mewujudkan Logistik Berkelanjutan dan zero ODOL 2027.
-
Politik •Trivia APBD: Kemendagri Pastikan Pedoman Penyusunan APBD 2026 Sejalan Kebijakan NasionalKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Pedoman Penyusunan APBD 2026 harus sinkron dengan kebijakan nasional. Simak poin-poin penting dan hal baru yang wajib diperhatikan pemerintah daerah!
-
Politik •Tahukah Anda? BP3OKP Dorong 3 Konsep Kunci Percepatan Pembangunan PapuaBadan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pegunungan mengusulkan tiga konsep strategis untuk Percepatan Pembangunan Papua, termasuk Rencana Aksi 2025-2030 dan penguatan kelembagaan. Simak selengkapnya!
-
News •Fakta Menarik: 4.289 Pegawai Honorer Kuningan Diajukan Jadi PPPK Paruh Waktu 2025Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajukan 4.289 pegawai honorer untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada 2025. Bagaimana proses dan dampaknya bagi ribuan non-ASN?
-
Politik •Harmonisasi Produk Hukum Daerah: Tahukah Anda, Ini Kunci Efektivitas Regulasi di Indonesia?Kemendagri dan Kemenkumham berkolaborasi erat dalam harmonisasi produk hukum daerah. Apa dampak positifnya bagi implementasi program pemerintah pusat dan inovasi di daerah?
-
Politik •Langkah Mengejutkan: Prabowo dan Parpol Sepakat Hapus Tunjangan DPR, Moratorium Kunker ke Luar NegeriPresiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik sepakat menghapus tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Apa alasan di baliknya?