Kejaksaan Agung

Menurut Harli, Jurist Tan saat ini diketahui sedang berada di luar negeri karena alasan pekerjaan mengajar.

Kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp193,7 triliun.

Kejagung juga pernah memajang uang hasil sitaan dalam perkara lainnya. Saat itu, ia memamerkan tumpukan uang sinilai Rp288 miliar.

Namun hingga saat ini Kejagung belum menyatakan sikap dari putusan Majelis Hakim PN Jakpus.

Saat ditanya wartawan mengenai kedatangannya, Iwan menjelaskan bahwa ia hadir untuk memenuhi permintaan dokumen tambahan dari penyidik.

Uang tunai tersebut merupakan hasil penyitaan dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.

Kejagung telah menetapkan status cegah ke luar negeri terhadap Iwan Kurniawan Lukminto sejak 19 Mei 2025.

Dua mantan stafsus Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek telah digeledah dan dicegah ke luar negeri oleh penyidik.

Harli meminta ketiga stafsus tersebut untuk bersikap kooperatif. Panggilan kedua dijadwalkan akan dikirimkan pekan depan.

Modus yang belakangan marak terjadi adalah pengiriman pesan berisi tautan mencurigakan yang seolah-olah merupakan pemberitahuan tilang.

Kejagung menyebut pemanggilan ini masih dalam tahap penyelidikan, bukan pemeriksaan saksi karena belum masuk proses pro justitia.

Menurut Harli, Iwan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Sritex periode 2014–2023, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama.

Kejati NTT memanggil Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait Kasus Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur.

Korban merupakan pegawai di bidang Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), bukan jaksa yang menangani perkara tertentu.

Laptop yang digunakan untuk AKM ini telah tersebar ke berbagai sekolah di Indonesia, termasuk wilayah terpencil.

Di apartemen milik FH di Kuningan Place, Jakarta Selatan, disita barang bukti elektronik berupa satu laptop dan tiga ponsel

Pengadaan laptop ini sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021.

"Bahwa ada permufakatan jahat. Nah ini masih harus dicari antara siapa dengan siapa," ujar dia.

Proyek ini sebelumnya disampaikan Menteri Nadiem Makarim dalam program Digitalisasi Pendidikan 2021.

Menurut Harli, meski korban dan pelaku saling mengenal, tuduhan pemerasan dianggap tidak logis secara hukum.