Kelas Menengah

Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Erosi daya beli masyarakat kelas menengah ini tercermin dari peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan.

Jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2023 tercatat 52 juta jiwa atau 18,8 persen dari total penduduk Indonesia.

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.

Status Indonesia "naik kelas" dari kelompok negara lower middle income menjadi upper middle income. Status ini berubah setelah Bank Dunia kembali menempatkan Indonesia sebagai negara upper middle income.

Berlibur ke luar negeri menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, itu bukan berarti mereka yang berlibur ke luar negeri merupakan kalangan ekonomi elit.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia bisa terbebas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) pada 2030 sampai 2035 mendatang. "Kita menargetkan ditahun 2030 sampai dengan 2035 Indonesia lolos dari middle income country," ujarnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi di tahun 2022, untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).

Kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan IV 2021 mampu tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) dan secara keseluruhan 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Ini menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi.

Pemerintah memiliki perhatian serius pada industri energi baru terbarukan. Hal tersebut terwujud dalam langkah Pemerintah yang menetapkan ekonomi hijau sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pemerintah tak ingin lengah dengan status baru Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (middle income country). Menurutnya, Indonesia harus segera bergegas meningkatkan produk domestik bruto (PDB), agar tidak terperangkap dalam jebakan negara kelas menengah (middle income trap).

Pemerintah mengaku gembira Indonesia bisa kembali masuk menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). Namun, tetap tak ingin lengah.

Pada tahun ini, pemerintah memproyeksikan momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan sasaran pertumbuhan 5,2-5,5 persen, baik secara nasional maupun daerah.

Mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Ketua Eksekutif Institut Tony Blair untuk Perubahan Global, Tony Blair mengatakan, momen Presidensi G20 di Bali bisa menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan menengah ke atas.

Pemerintah mengimbau seluruh pengusaha mau mengadopsi ekonomi hijau, dan tidak terjebak dalam pola business as usual. Jika tidak, Indonesia bakal terus terjebak dalam perangkap negara kelas menengah (middle income trap) hingga 2045.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pertumbuhan kelas menengah menjadi peluang kenaikan penerimaan negara di masa depan. Survei pada 2018 menunjukkan pertumbuhan kelas menengah mencapai 22,5 persen.

Sri Mulyani menyebut, untuk mewujudkan target besar tersebut Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, infrastruktur yang bagus, birokrasi yang mumpuni, hingga regulasi yang baik.

Penelitian ini memperkirakan pandemi Covid-19 hanya menjadi hambatan sementara bagi tumbuh pesatnya perekonomian dunia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, masyarakat berpenghasilan rendah paling besar terkena dampak pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Bappenas.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyerukan, pentingnya percepatan transformasi birokrasi di setiap kementerian/lembaga dalam memanfaatkan tren pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan target Indonesia kembali jadi negara menengah atas pada 2023 mendatang.