Kelompok Rentan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen penuh terhadap penanganan banjir Banjar, menjamin perlindungan maksimal bagi kelompok rentan dan percepatan pemulihan pasca-bencana di Kalimantan Selatan.

Kemendukbangga/BKKBN memprioritaskan dukungan psikososial dan layanan vital bagi kelompok rentan pascabencana, memastikan pemulihan trauma dan ketahanan keluarga di tengah kesulitan.

Polri akan memasukkan mata kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam Kurikulum Polwan S1 di STIK-PTIK, wujud komitmen perlindungan perempuan dan anak.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh memfokuskan program pemulihan trauma bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, pascabencana banjir bandang di Aceh untuk membantu mereka kembali normal.

Pemerintah Indonesia memastikan Layanan Kesehatan Korban Bencana menjadi prioritas utama, khususnya bagi kelompok rentan, guna pemulihan pasca-bencana yang menyeluruh.

Komnas HAM RI melakukan identifikasi menyeluruh terhadap penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Mereka memastikan Penanganan Bencana Berbasis HAM demi pemulihan korban yang adil dan merata, termasuk kelompok rentan.

Badan Mutu KKP Makassar memperkuat komitmennya dengan menggandeng Balla Inklusi untuk layanan publik ramah kelompok rentan, demi mewujudkan Indonesia Inklusi 2030.

Ombudsman RI Kalsel menyerahkan catatan pengawasan pelayanan publik HSS periode 2021-2025, menyoroti berbagai kluster aduan masyarakat dan merekomendasikan perbaikan signifikan.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) prioritaskan keselamatan kelompok rentan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan yang terus berulang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memantapkan skema khusus untuk lindungi kesehatan reproduksi kelompok rentan saat bencana, memastikan layanan vital tetap berjalan di tengah krisis.