Kemenko Kumham Imipas
-
News •Yusril: Tak Ada Jabatan Kebal Hukum, Integritas Pelayanan Publik Harga MatiMenko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.
-
News •Kemenko Kumham Imipas Sabet Penghargaan Digital Innovation Awards 2026 untuk Pelayanan PublikKemenko Kumham Imipas meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam Digital Innovation Awards 2026, bukti komitmen transformasi digital pelayanan publik.
-
News •Kemenko Kumham Imipas: Putusan MK Ubah Sebagian Norma UU Kesehatan, Pemerintah Siapkan Revisi AturanKementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan
-
News •Kemenhaj Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian dalam Pencegahan Haji IlegalKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus meningkatkan kerja sama dengan Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat pencegahan haji ilegal, memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan sesuai aturan.
-
News •Putusan Bebas Delpedro dkk: Yusril Tegaskan Independensi Peradilan TerjagaMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti putusan bebas Delpedro dkk, menegaskan independensi peradilan dan komitmen pemerintah untuk tidak intervensi.
-
News •Yusril: Anggota Brimob Aniaya Anak di Maluku Wajib Diproses Etik dan PidanaKasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.
-
News •Yusril Dorong Penguatan Pengawasan Layanan Publik Cegah Malaadministrasi dan Penuhi Standar GlobalMenko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.
-
News •Wamenko Otto Hasibuan: KUHP Nasional Perkuat Jaminan Kebebasan Beragama dan Hak Asasi ManusiaWamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.
-
Politik •Yusril Ihza Mahendra Luncurkan Delapan Buku, Rekam Jejak 70 Tahun Perjalanan HidupMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluncurkan delapan buku yang merangkum 70 tahun perjalanan hidup dan pemikirannya, menawarkan wawasan mendalam bagi masyarakat luas.
-
News •Filipina Tunggu Surat Resmi Indonesia untuk Pemulangan Napi Terorisme Taufiq RifqiPemerintah Filipina menanti permohonan resmi dari Indonesia terkait Pemulangan Napi Terorisme WNI, Taufiq Rifqi, yang telah menjalani hukuman seumur hidup selama 22 tahun di Filipina. Hal ini menjadi fokus pembahasan penting antara kedua negara.
-
News •Pemerintah Susun PP Atasi Polemik Jabatan Polri di Luar Struktur SipilPemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.
-
News •Menko Yusril Persilakan Jepang Pertimbangkan Opsi Transfer Narapidana, Ini AlasannyaMenko Yusril Ihza Mahendra membuka pintu bagi pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan opsi transfer narapidana. Langkah ini terkait dua WN Jepang yang dipenjara di Indonesia, termasuk kasus narkotika seumur hidup.
-
News •Fakta Unik: Wamenko Otto Tegaskan LBH Pilar Akses Keadilan, Gratis untuk Masyarakat!Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menegaskan peran krusial LBH sebagai pilar akses keadilan bagi masyarakat, di mana lawyer bekerja gratis. Simak selengkapnya!
-
News •Tahukah Anda? Kemenko Kumham Imipas Sukses Transfer Narapidana Penting, Selaraskan Kebijakan Hukum Nasional dalam SetahunDalam setahun, Kemenko Kumham Imipas berhasil menyelaraskan kebijakan hukum nasional dan internasional, termasuk penanganan pinjaman online ilegal dan transfer narapidana. Apa saja capaian lainnya?
-
News •Tahukah Anda? Pemkab Banyuwangi Siapkan Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi Baru, Tingkatkan Pelayanan Optimal!Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan Kantor Imigrasi Banyuwangi, menjanjikan pelayanan keimigrasian yang lebih optimal dan dekat bagi warga.
-
News •Tahukah Anda? Kemenko Kumham Imipas Dorong Tata Kelola Royalti Musik Berbasis Digital dan Transparansi GlobalKemenko Kumham Imipas menegaskan tata kelola royalti harus profesional, transparan, dan digital. Inisiatif Protokol Jakarta siap lahirkan standar global, benarkah akan lebih adil bagi pencipta?
-
News •Bukan Sekadar Tagihan, Kemenko Kumham Imipas Soroti Perlunya Pembenahan Tata Kelola Royalti Musik yang Lebih AdilKemenko Kumham Imipas mendesak pembenahan tata kelola royalti musik di Indonesia. Transparansi dan keadilan jadi kunci, demi hak ekonomi para kreator.
