Kemenkum

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat menambah tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, mengoptimalkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah di wilayah tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menegaskan Kewenangan Negara Terhadap Organisasi untuk melakukan tindakan hukum dan pembatasan, terutama dalam kasus pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang terlarang sejak 1960.

Kemenkum Sumatera Utara gencar melakukan edukasi hukum bagi mahasiswa pertanian di Medan, bertujuan membentuk generasi berintegritas tinggi dan sadar hukum untuk masa depan bangsa.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum RI berkomitmen mempercepat layanan Percepatan Pendaftaran HKI, khususnya bagi pelaku industri olahraga, demi meningkatkan perlindungan dan manfaat ekonomi.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Kemenkum menjelaskan Rahasia Dagang menjadi opsi perlindungan inovasi yang relevan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk menjaga keunggulan kompetitif tanpa perlu publikasi. Pahami lebih lanjut mengapa Rahasia Dagang penting untuk inovasi Anda.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

Sinergi antara musisi Isyana Sarasvati dan mahasiswa Universitas Ciputra berhasil menciptakan karya inovatif yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual mahasiswa yang dilindungi secara hukum, membuka peluang ekonomi baru.

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui DJKI meluncurkan fitur notifikasi perpanjangan merek berbasis email untuk memastikan pemilik merek tidak kehilangan hak pelindungan. Simak bagaimana sistem ini bekerja dan manfaatnya bagi ekosistem kekayaan intelektual

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperbarui kurikulumnya mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, demi menyiapkan lulusan hukum.

Kemenkum mencatat 448 PT Kewirausahaan Sosial telah resmi terdaftar di Ditjen AHU per Februari 2026, menandai komitmen pemerintah dalam mendorong kewirausahaan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat mengalokasikan anggaran Rp191,88 juta untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua Barat Daya, menjamin akses keadilan melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH).

Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa penggunaan nama bisnis kuliner pihak lain tanpa izin berpotensi melanggar kekayaan intelektual dan merusak reputasi. Pelaku usaha diimbau berhati-hati dalam strategi promosi.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan meminta peran Posbankum diperkuat sebagai ujung tombak edukasi hukum, terutama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Kementerian Hukum bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual Insinyur melalui penandatanganan kerja sama, mendorong perlindungan inovasi dan daya saing nasional.

Kementerian Hukum merekomendasikan 885 penutupan situs pelanggar Kekayaan Intelektual kepada Komdigi pada tahun 2025, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem aman bagi para kreator dan inovator di Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel) gencar perkuat perlindungan hukum KI Belitung Timur. Upaya ini bertujuan untuk menginventarisasi potensi kekayaan intelektual komunal dan personal guna meningkatk

Tradisi Sone Mabutu Tidore, ritual tahlil yang sakral di Tidore, kini resmi dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional oleh Kemenkum Maluku Utara, menegaskan komitmen negara melestarikan kekayaan intelektual komunal.