Kemenpan

Dalam surat edaran baru tersebut, masa pelaksanaan tugas kedinasan/tempat tinggal (work from home) bagi PNS diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN di wilayah PSBB.

Pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PAN RB Dwi Wahyu Atmaji, atas nama Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menyebutkan, penundaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan status tanggap darurat bencana non-alam pandemi Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

Kementerian PANRB mengumumkan secara resmi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga 31 Maret 2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 19 tahun 2020 yang dikeluarkan pada Senin (16/3).

"Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ASN dibolehkan bekerja dari rumah. Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian diharapkan menetapkan mekanisme kerja yang akuntabel yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah," kata Tjahjo.

Selain itu, menteri Tjahjo juga menyebutkan beberapa isu di media sosial yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyebab virus corona masuk ke Indonesia.

Dia menilai, perwakilan dari asosiasi seperti Apindo dan Kadin yang hadir tidak ada yang keberatan saat rapat revisi jadwal libur nasional dan cuti kemarin.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020 dengan 48 Kepala Daerah. Mal pelayanan publik dinilai sebagai langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik.

MenPAN-RB Temui Pimpinan KPK Bahas Stranas Pencegahan Korupsi. Pertemuan tersebut membahas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya di Kemenpan-RB dan keseluruhan.

Peserta lolos seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I pada 2019 lalu hingga kini belum memiliki kejelasan nasib. Ini lantaran pemerintah belum menerbitkan surat pengangkatan yang akan mengesahkan status mereka sebagai PNS kontrak.

Pemerintah sebenarnya masih sangat membutuhkan tenaga tambahan. Sebagai perbandingan, jumlah formasi pada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang tersedia 150.000 tempat pun belum mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menargetkan proses reformasi birokrasi dalam konteks pemangkasan eselon di kementerian/lembaga dapat selesai pertengahan 2020. Namun begitu, dia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang harus dihadapi.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Andi Rahadian mengatakan, pemerintah saat ini masih berfokus menyelesaikan tahap perekrutan CPNS 2019.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian mengatakan, pemerintah dan DPR mulanya hendak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tenaga honorer hari ini. Tapi batal lantaran beberapa instansi tidak menyiapkan data terkait.

Uji kompetensi itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan yang cocok dengan tugas-tugas kementerian dan lembaga ketika mulai beraktivitas di ibu kota baru.

Tjahjo menyebut, saat ini Kemenpan RB sedang menyusun roadmap pemindahan PNS baik kementerian dan lembaga.

Dia mengungkapkan, bukan pekerjaan mudah untuk mereformasi birokrasi. Sebab ini menyangkut 4.286.918 ASN di seluruh Indonesia dan sekitar 70 persennya berada di Pemerintah Daerah (Pemda).

Setiawan mengatakan salah satu kelemahan dari pengangkatan tenaga honorer tidak sesuai dengan jabatan atau posisi di instansi pemerintah. Hingga akhirnya mereka berakhir sebagai tenaga pelaksana yang sifatnya administrasi.

Kementerian PANRB masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru. Sambil menunggu, kementerian PANRB sudah melakukan pemilahan yang bakal dipindahkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan masa transisi kepada instansi pemerintah selama 5 tahun untuk membenahi formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Ini dalam rangka rencana penghapusan tenaga honorer.