Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan, Menteri Hadi mempersilakan kepada lembaga berwenang jika ada yang hendak menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan yang bersangkutan.

Sejak 2017 hingga 2022, PTSL menyumbang sebesar Rp5.219 triliun yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hak tanggungan dan lainnya.

Hotline pengaduan 0811-1068-0000 merupakan kanal yang diminati masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan Kementerian ATR/BPN. Maka tahun ini hotline pengaduan diintegrasikan dengan 33 Kanwil, agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih cepat dengan desentralisasi ini.

Menteri Hadi tidak segan-segan memecat anak buahnya jika ada yang main dengan mafia tanah. Hadi menyebut, dirinya sudah memecat sejumlah anggota BPN yang main dengan mafia tanah.

Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, meresmikan tujuh layanan kantor yang memberikan dampak signifikan terhadap performa kerja Kementerian yang dinamai JULAPAT (Tujuh Layanan Cepat).

Raja Juli menjelaskan, Kota Lengkap ialah apabila seluruh bidang tanah dapat terpetakan baik secara tekstual maupun yuridis.

Raja Juli Antoni menyebut Menteri ATR/BPN berbeda dengan pejabat pada umumnya yang hanya mengubah nama. Sebab Menteri Hadi justru mengafirmasi inovasi dan kreativitas yang muncul.

Raja Juli juga menyerahkan 20 sertifikat sekolah dasar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Penyerahan tersebut diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepulloh.

Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat itu secara langsung dan diterima oleh Pimpinan Gereja Indonesia (PGI), Pdt Renova Jhony Sitorus.

Raja Juli menerangkan, pembangunan jembatan Batam-Bintan masuk dalam major project rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, yang diperkirakan membentang hingga 14,75 kilometer.

Menteri ATR-BPR Masekal (Purn) Hadi Tjahjanto menegaskan tidak gentar melawan mafia tanah. Bahkan para mafia tanah akan disikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, program yang dinamakan Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas atau disingkat GEMAPATAS ini dicanangkan sekaligus sebagai gerakan melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat.

Hadi mengatakan oknum-oknum tersebut bisa berasal dari internal BPN sendiri, oknum pengacara, oknum pejabat pembuat akta tanah (PPAT), oknum pejabat camat, dan oknum pejabat di desa.

Raja Juli bercerita mengenai kerisauan Presiden Jokowi saat Rakornas Kepala Daerah. Jokowi risau karena masih ada sebagian umat beragama yang belum bisa beribadah dengan aman dan tentram.

Raja Juli menjelaskan, Presiden Jokowi menargetkan 126 juta bidang tanah tersertifikasi pada 2025. Di antara target itu adalah sertifikasi tanah wakaf milik NU dan Muhammadiyah.

Raja Juli Antoni mengungkapkan, penyerahan ini menyusul penyerahan 27 sertifikat yang telah diserahkan sebelumnya.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia ini (PSI) mengaku penyerahan sertipikat tanah wakaf penting dilakukan untuk menghindari praktik mafia tanah yang jahat.

Kota Denpasar, Bali ditetapkan sebagai Kota Lengkap. Artinya seluruh bidang tanah di Denpasar telah terpetakan dan lengkap baik secara tekstual maupun yuridis.

Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto menilai, nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) penting untuk menjaga seluruh aset organisasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memastikan akan melakukan sertifikasi tanah rumah ibadah. Hal ini untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dari para mafia tanah.