Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pemusnahan dilakukan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini, dengan cara memotong jaring cantrang yang diturunkan langsung dari kapal.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tengah mengupayakan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir berjalan merata. Salah satu caranya dengan mengatur pendaratan ikan di pelabuhan-pelabuhan sekitar area penangkapan.

Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69 persen pada kuartal kedua 2021 meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap karena cuaca yang mendukung.

Regulasi ini memuat tentang pelaksanaan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) mulai dari pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sebagai bentuk implementasi, STELINA juga telah terkoneksi di dalam sistem lingkup KKP.

Antam menjelaskan, operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 12 yang dinahkodai oleh Novry Sangian mendeteksi keberadaan kapal tersebut pada Rabu (28/7) di sekitar landas kontinen Indonesia di Selat Malaka.

KKP menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas perikanan pada program Lumbung Ikan Nasional di Maluku mencapai Rp3,71 triliun. Potensi penyerapan tenaga kerja untuk industri perikanan pun cukup banyak diperkirakan lebih 5.500 orang.

KKP sudah merancang mekanisme penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718, yang termasuk dalam area Lumbung Ikan Nasional.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, inovasi menjadi kata kunci dalam pengembangan produk turunan rumput laut. Dia pun mencontohkan rumput laut hadir dengan bioplastik sebagai pengganti kemasan plastik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi melarang cantrang sebagai alat penangkap ikan (API). Namun demikian sebagai gantinya, KKP memperbolehkan alat tangkap baru yang diberi nama jaring tarik berkantong.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan relaksasi penggunaan pukat ikan khususnya di wilayah abu-abu. Wilayah yang dimaksud yaitu wilayah yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komitmen untuk terus melindungi nelayan kecil. Kini, KKP membuat sejumlah aturan agar wilayah tangkap nelayan kecil tak diserobot oleh kapal-kapal berbadan besar dengan alat tangkap canggih.

Berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 1,2 ton ikan kembung dibagikan ke 4 lokasi dengan sasaran utama anak-anak agar bisa mengonsumsi ikan sehat bermutu.

Penyu, biota laut purba yang dipercaya telah ada di bumi sejak jutaan tahun lalu, dan masih bertahan hingga saat ini. Dari 7 spesies penyu yang tersisa di Dunia, 6 di antaranya ditemukan di perairan Indonesia.

Sapi kurban tersebut didatangkan langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah, pada Senin (19/7) kemarin. Pemotongan dilakukan pagi tadi setelah para panitia kurban melangsungkan shalat Ied.

Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan menutup keran ekspor BBL untuk mendorong geliat budi daya lobster dalam negeri, meningkatkan devisa melalui ekspor lobster konsumsi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan menjamin kelestarian BBL maupun lobster di alam.

Suap Benih Lobster, Edhy Prabowo Dipenjara Lima Tahun. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo resmi dihukum lima tahun penjara usai pengadilan Tipikor membacakan putusan atas kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020.

Sesuai PermenKP 17/2021, segmentasi usaha budi daya lobster di Indonesia terbagi dalam dua meliputi Pendederan dan Pembesaran.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang penangkapan benih bening lobster (BBL) atau benih lobster untuk ekspor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu mengatakan, terdapat 5 potensi budidaya lobster di Indonesia, di antaranya budidaya lobster berpotensi menjadi sumber devisa negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengancam sanksi pidana bagi masyarakat melakukan ekspor benih lobster. Ini merupakan tindak lanjut dari larangan ekspor benih lobster.