Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mencatat realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun per September 2025, melayani jutaan penerima dan terus diupayakan perluasan cakupannya.

LPS menyatakan pengalihan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke Himbara berpotensi memengaruhi pergerakan LPS dan Bunga Penjaminan. Bagaimana dampaknya bagi perbankan dan ekonomi nasional?

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kebijakan kenaikan cukai rokok harus dibarengi perlindungan pekerja, khawatir PHK massal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kehati-hatian bank Himbara dalam penyaluran dana Rp200 triliun untuk mencegah NPL,

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi gedung DPRD Kota Kediri yang terbakar, membahas potensi relokasi, dan mengungkap total kerugian nasional akibat aksi massa mencapai Rp1 triliun. Akankah gedung DPRD Kediri pindah?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa warisan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Simak detail aturan dan cara pengajuan bebas Pajak Warisan di sini!

Lapas Narkotika Pangkalpinang berhasil meraih penghargaan terbaik ke-3 nasional dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Keuangan, bukti komitmen tata kelola aset akuntabel.

Pemerintah membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang melibatkan Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Kemeninvestasi. Akankah ini jadi solusi macetnya anggaran triliunan?

Pengamat ekonomi menyoroti berbagai tantangan yang menanti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) baru. Mengapa ia memilih strategi optimasi instrumen yang sudah ada?

Pemerintah berhasil menyerap Rp30 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pekan ini. Angka ini menunjukkan minat tinggi investor terhadap instrumen utang negara. Apa saja seri SUN yang paling banyak diminati?

Berbagai isu penting mewarnai Sorotan Ekonomi Nasional pekan ini, mulai dari kasus OTT Wamenaker, kebijakan suku bunga BI, hingga upaya penyelesaian utang proyek kereta cepat. Simak rangkuman lengkapnya!

Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan cukai minuman berpemanis (MBDK) mulai 2026. Namun, besaran tarif cukai minuman berpemanis ini masih dalam tahap pembahasan intensif, memicu rasa penasaran publik.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.

Usulan anggaran tersebut dibagi berdasarkan fungsi, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBN.

Pelaksanaan kebijakan ini diserahkan kepada masing-masing kementerian/lembaga.

Pemerintah memiliki kebijakan lain untuk mendukung perekonomian, termasuk sektor perhotelan.

Bea Cukai sempat menjadi sorotan akibat maraknya praktik korupsi dan penyelundupan.

Aturan baru mengenai barang kiriman dari luar negeri akan mulai berlaku tiga bulan setelah diundangkan pada 5 Maret 2025.

Pembangunan IKN terancam mangkrak akibat pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan. Bagaimana nasib proyek ini ke depannya?