kementerian luar negeri

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus memproses kasus penyalahgunaan pelat diplomatik palsu oleh seorang warga sipil yang bertujuan menghindari aturan ganjil-genap, memicu potensi pemalsuan data.

PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) merelokasi pekerja dari Irak dan Uni Emirat Arab (UEA) demi keselamatan di tengah eskalasi konflik regional, menegaskan prioritas perusahaan terhadap keamanan personel.

Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) menyalurkan wakaf Al Quran kepada Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Jumat, 13 Maret, untuk memperkuat literasi keimanan dan mendukung diplomasi Indonesia.

Indonesia menunda pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Jakarta akibat eskalasi ketegangan di Timur Tengah, dengan keputusan Penundaan KTT D-8 ini diambil setelah konsultasi luas.

Dua warga Banten yang bekerja di Teheran, Iran, telah berhasil dievakuasi dan kembali ke tanah air dengan selamat. Pemprov Banten memastikan kepulangan Warga Banten Dievakuasi ini menjadi prioritas utama.

Pemerintah Indonesia menyarankan penundaan umroh bagi masyarakat menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah, demi memastikan keselamatan warga negara. Imbauan penundaan umroh ini menjadi langkah mitigasi penting di tengah situasi yang fluktuatif.

Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mengecam insiden **serangan kapal Selat Hormuz** yang menyebabkan tiga WNI hilang, menyoroti pelanggaran hukum internasional dan desakan perlindungan pekerja maritim.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator untuk meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Langkah **Prabowo Mediasi Iran** ini selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan kondisi Warga NTB di Timur Tengah Aman dan sehat di tengah ketegangan regional. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pusat untuk menjamin keselamatan mereka dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian ESDM terus berupaya keras memastikan keselamatan tanker Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan kuat dari negara-negara Timur Tengah dan Islam dalam upayanya menjadi Prabowo Mediator AS-Iran, mendorong diplomasi guna meredam ketegangan di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan surat duka cita kepada Iran menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer. Surat Prabowo ini menegaskan belasungkawa mendalam Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, menyampaikan duka cita mendalam atas kabar Khamenei meninggal dunia akibat serangan AS-Israel, sekaligus menyerukan deeskalasi di Timur Tengah.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah intensif mengawal proses pemulangan jamaah umrah ke tanah air. Hingga 3 Maret 2026, lebih dari 10 ribu orang telah kembali, namun ratusan jamaah sempat mengalami kendala penerbangan.

Kantor Kemenhaj Cianjur mengeluarkan imbauan penting bagi warganya untuk menunda ibadah umrah sementara waktu demi keamanan di tengah konflik Timur Tengah.

Pakar Hubungan Internasional UNAND, Virtuous Setyaka, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan Keamanan WNI Timur Tengah menyusul memanasnya situasi di kawasan tersebut.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat meminta seluruh WNI di Oman untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi keamanan di Timur Tengah, serta mengikuti arahan resmi otoritas setempat.

Presiden Prabowo Subianto siap memfasilitasi dialog dan melakukan perjalanan ke Iran demi meredakan ketegangan di Timur Tengah, menegaskan komitmen Indonesia pada diplomasi aktif.

Indonesia memilih abstain dalam voting resolusi PBB terkait konflik Ukraina, menegaskan perlunya Negosiasi Inklusif PBB serta dialog konstruktif dalam setiap perumusan keputusan global.