Kemiskinan Ekstrem

Kementerian Agama (Kemenag) mengawal Penyaluran Dana Zakat Ramadhan senilai Rp473 miliar yang menargetkan 3 juta fakir miskin di 117 kabupaten/kota, memperkuat peran zakat untuk pemberdayaan ekonomi.

DPRK Nduga mendesak Pemkab Nduga prioritaskan peningkatan SDM, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan dalam APBD Nduga 2026 yang baru ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar "Sapa Bansos" di Kediri, menyalurkan Bantuan Sosial senilai lebih dari Rp15 miliar untuk kelompok rentan. Simak detail program dan dampaknya bagi warga Kediri.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjadikan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai prioritas utama untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, khususnya di Kabupaten Donggala, dengan menjadikan daerah tersebut sebagai proyek percontohan.

LAZ Hadji Kalla berkomitmen penuh entaskan kemiskinan ekstrem di Pulau Sulawesi melalui lima pilar program unggulan, memastikan dampak berkelanjutan bagi mustahik.

Angka kemiskinan ekstrem di Rejang Lebong terus menurun, mencapai 0,55 persen pada 2024. Keberhasilan ini hasil kerja keras lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara serius mengoptimalkan strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan guna mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, menghadirkan model kolaborat

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyoroti urgensi sinergi pemerintah dan filantropi dalam Kolaborasi Indonesia Berdaya. Gerakan ini bertujuan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menginstruksikan penggunaan Dana Desa 2026 guna memperkuat program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memastikan alokasi tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN RI menargetkan lima Program Prioritas berjalan optimal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, demi menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk Prabowo Berantas Kemiskinan Ekstrem dan menekan angka kemiskinan dalam empat tahun sisa masa jabatannya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Misi Prabowo Berantas Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas utama pemerintahannya, bertekad menuntaskannya dalam empat tahun ke depan.

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergotong royong dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dengan membawa pasangan lansia miskin ekstrem ke RSUD dan merenovasi rumah mereka.

Kementerian Sosial (Kemensos) gencar mendorong Graduasi KPM Magelang melalui program pemberdayaan ekonomi, wujudkan kemandirian dan hapus ketergantungan bansos.

DPRD dan Pemprov Kepri setujui Pinjaman Daerah Kepri Rp250 miliar untuk APBD 2026. Ini respons pemotongan dana pusat, perkuat fiskal, dan biayai infrastruktur strategis.

Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks, di mana Anggaran Perlindungan Sosial dalam APBN 2025 mencapai Rp503,2 triliun.

Bappeda Kepri merilis strategi baru Penanggulangan Kemiskinan Kepri dengan fokus tiga pilar utama dan target ambisius, termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrem.