kenaikan tarif

Mahasiswa di Malang demo kenaikan harga: Jokowi-JK tidak pro rakyat! Kondisi rakyat akan semakin buruk saat diikuti kenaikan tarif listrik dan pencabutan subsidi tarif dasar listrik untuk 900 VA. Massa berjanji akan melakukan aksi lebih besar lagi, jika pemerintah tidak menanggapi.

Massa demo di Istana: Seribu mahasiswa siap lakukan perubahan nyata. Setidaknya ada 3 tuntutan yang diminta oleh massa aksi, salah satunya meminta pemerintah mencabut PP No. 60 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Demo harga naik, mahasiswa jalan mundur dari Gedung Sate-DPRD Jabar. Hingga saat ini massa mahasiswa masih berorasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jabar. Dengan kawalan ketat anggota kepolisian, aksi mahasiswa berjalan kondusif.

Boy meminta masyarakat tidak menyudutkan Polri. Sebab, kenaikan bukan usulan Polri melainkan melainkan temuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan.

Saling lempar tanggung jawab kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB menunjukkan karut marut koordinasi antar pemangku kepentingan. Sikap saling lempar tanggung jawab ini akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kapolri bandingkan biaya bikin STNK/BPKB dengan paspor & buku nikah. Tito menegaskan, kenaikan STNK/BPKB tersebut bukan pajaknya melainkan biaya administrasi lantaran inflasi harga material dan penerapan sistem online di seluruh Indonesia. Hal itu bertujuan memberikan pelayanan maksimal terhadap pemilik kendaraan.

Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), IMM, LMND dan lainnya, menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Gladag, Senin (9/1) pagi.

Semua naik, kecuali harga diri. Sejumlah harga kebutuhan yang bersinggungan langsung dengan rakyat dinaikkan. Bahan Bakar Minyak (BBM) per 5 Januari lalu mengalami kenaikan. Tidak cuma BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) juga ikut naik.

Saling lempar tanggung jawab soal kenaikan tarif urus STNK & BPKB. DPR, Polisi hingga Presiden Jokowi saling lempar tanggung jawab setelah kenaikan tarif dikritik. Mereka tak mau jadi pihak yang paling dipersalahkan atas kenaikan hingga lebih dari 2 kali lipat ini.

Sumarsono mengaku keberatan tarif dasar listrik dinaikkan. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku keberatan dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Akan tetapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus melaksanakan kebijakan tersebut.

Jokowi telah menetapkan kenaikan harga administrasi kepengurusan STNK dan BPKB mencapai 100 persen dari harga sebelumnya. Kenaikan ini disahkan seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut masalah ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu.

Soal kenaikan harga, DPR dinilai tak berani kritik pemerintah. Para Ilmuan menilai politikus saat ini tidak ada yang berani menjadi oposisi.

Semula tarif direncanakan naik Rp 5.000 untuk rawat jalan dan Rp 10.000 untuk rawat inap.

Selain itu, banyak anak putus sekolah dan terpaksa membantu kerja orangtua.

Warga Aceh mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM. Hal itu juga berdampak terhadap harga bahan pokok.

Tarif angkot yang sebelumnya Rp 3.000 naik jadi Rp 3.500. Kenaikan ini mengikuti naiknya harga BBM yang naik.

Tak ada aksi mereka. Apakah mahasiswa tahun 2015 ini terlalu sibuk selfie hingga tak tahu kesulitan rakyat?

Ketentuan tarif angkutan akan mengikuti mekanisme tarif batas atas dan bawah.

Kenaikan ini dampak dari naiknya harga BBM.

Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, tarif baru ini mulai diberlakukan pada Selasa (25/11) besok.