Kesbangpol

Cekcok berawal dari pegawai kecamatan meminta pemilik pangkas rambut memasang bendera di depan tempat usahanya.

Pemerintah Kabupaten Natuna membekali calon Paskibraka Natuna 2026 dengan pendidikan karakter kebangsaan, bertujuan membentuk generasi muda berjiwa Pancasila dan cinta tanah air.

KPU Bekasi gencar melakukan pendidikan politik sejak dini, khususnya bagi generasi muda, sebagai fondasi penting demokrasi demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Langkah strategis ini bertujuan membentuk pemilih cerdas dan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara serius memperkuat upaya pencegahan konflik sosial di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul indikasi peningkatan potensi kerawanan di masyarakat.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Perang Narkoba Bogor dibuktikan dengan tes urine acak bagi pejabat dan ASN, dimulai dari Bupati sendiri, menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan berujung pada **perusakan pagar kantor Wali Kota Jaksel** oleh massa. Mereka menuding masih ada tempat hiburan malam yang beroperasi saat Ramadan, memicu pertanyaan tentang penegakan aturan dan respons p

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Kesbangpol Sulbar) meminta seluruh instansi melaporkan kegiatan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sebagai upaya Pengawasan WNA Sulbar dan menjaga stabilitas daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merintis pembentukan Unit Layanan Terpadu P4GN sebagai langkah strategis memerangi ancaman narkotika dan melindungi masa depan generasi muda dari penyalahgunaan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya serius mencegah konflik sosial dengan mendorong pembentukan Kampung Redam, sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah tersebut.

KPU Bangka Barat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemula dari kalangan pelajar, demi Pemilu yang inklusif dan berkualitas.

Bupati Deli Serdang menekankan peran vital FKDM Deteksi Dini sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi masalah sosial demi stabilitas wilayah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat aktif menggandeng partai politik untuk bersama-sama membangun pendidikan politik Sulbar yang lebih baik, demi stabilitas dan partisipasi demokrasi yang berkualitas.

Kabupaten Purwakarta berhasil meraih piagam penghargaan Indeks Harmoni Indonesia 2025 dari Kemendagri. Apresiasi ini diberikan atas komitmen Purwakarta dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras dan harmonis.

Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar 'Ngopi Cetar' atau Ngobrol Pintar Cegah Tawuran di Cengkareng untuk mencegah tawuran remaja. Kegiatan ini menekankan sinergi berbagai pihak demi keamanan lingkungan dan masa depan generasi muda.

KNPI Kota Tangerang berkolaborasi dengan OKP dan mahasiswa meluncurkan kampanye pencegahan narkoba, didukung Pemkot, Kepolisian, dan Kesbangpol. Langkah ini wujudkan generasi muda bebas narkoba.

Pemerintah Kota Jayapura menggelar pendidikan politik bagi 200 Perempuan Port Numbay dari 10 kampung adat. Langkah ini bertujuan meningkatkan wawasan politik dan mendorong keterwakilan perempuan di legislatif.

Pemerintah Kota Banjarmasin resmi melantik Duta Paskibraka periode 2025-2029, mengemban misi vital menggaungkan semangat Pancasila. Mereka adalah calon pewaris bangsa yang disiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

Pemkab Dompu meluncurkan Program Kompak Dompu, inisiatif strategis untuk memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan konflik sosial. Bagaimana program ini bekerja dan apa dampaknya bagi stabilitas daerah?

Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk Bantuan Parpol Manokwari pada 2025. Dana ini disalurkan ke 13 partai, namun ada syarat ketat dan mekanisme verifikasi yang harus dipatuhi.

Pemkab Barito Kuala gencar memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula cerdas, membekali mereka menghadapi pemilu mendatang. Mengapa langkah ini krusial untuk masa depan demokrasi?