kesejahteraan sosial

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung Kementerian Sosial dalam upaya penguatan Standardisasi LKS melalui revitalisasi, pendataan, dan akreditasi demi kualitas layanan sosial yang optimal.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Dinas Sosial Kota Bandung terus berupaya memperkuat Penanganan PMKS dengan program rehabilitasi sosial terintegrasi, termasuk optimalisasi rumah singgah, demi pemulihan sosial yang komprehensif.

Dinas Sosial Papua Pegunungan telah meresmikan **Asrama Dinsos Papua Pegunungan** untuk anak jalanan dan fakir miskin di Jayawijaya, membawa harapan baru bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal layak.

Pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang untuk penanganan gepeng anak-anak, bertujuan memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih layak serta menekan angka ketergantungan di jalanan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius dalam upaya Perbaikan Kualitas Panti Asuhan di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026, demi masa depan anak-anak yatim piatu yang lebih baik.

Menteri Sosial mendorong kepala desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengaktifkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai garda terdepan dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Sigi merampungkan Verifikasi DTSEN Sigi demi akurasi data penerima bantuan sosial dan iuran BPJS Kesehatan. Ini penting untuk hindari kerugian daerah dan pastikan bantuan tepat sasaran.

Sekretaris Kabinet dan Menteri Sosial bertemu membahas progres program Sekolah Rakyat yang berprestasi dan sinkronisasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Pemerintah Kota Depok menyatakan komitmen kuatnya untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dan pengecekan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahap 2, guna memastikan akurasi data serta kebijakan yang tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan mengoptimalkan peran Rumah Singgah untuk memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi PMKS. Simak bagaimana inisiatif ini akan membantu masyarakat.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako menjadi instrumen vital dalam menjaga daya beli serta membantu masyarakat kurang mampu di tengah tantangan ekonomi.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby secara sederhana menyambut rombongan disabilitas saat Idul Fitri, menegaskan komitmennya untuk kebijakan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Simak selengkapnya di sini.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengawali momen Lebaran Idul Fitri 1447 H dengan mengunjungi lansia di panti sosial Samarinda, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kebahagiaan Hari Raya dirasakan semua lapisan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram telah sukses menyalurkan santunan Ramadhan senilai Rp3,9 miliar, menjangkau ribuan mustahik. Penyaluran ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat selama bulan suci. Simak detail penyalurannya di sini.

Pemerintah Kota Medan menyerahkan lebih dari Rp353 juta Zakat ASN Pemkot Medan kepada Baznas dan ribuan penerima manfaat. Langkah ini diharapkan meringankan beban masyarakat jelang Lebaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serius mematangkan penyusunan RKPD 2027 melalui diskusi publik, menekankan program berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat demi pembangunan yang berdampak nyata.

Anggota DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat, menginisiasi Revisi UU Penanganan Fakir Miskin untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dengan membedakan makna fakir dan miskin.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang mulai memetakan data calon pelajar Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027, menyasar anak-anak dari keluarga desil satu dan dua guna memastikan akses pendidikan yang merata.