Kisruh PPP

Suharso Monoarfa resmi diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai keputusan Tiga majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemberhentian dilakukan menyikapi kegaduhan antara Suharso secara pribadi dan para simpatisan PPP.

KIB telah menyusun agenda bersama ke depan. Masih dalam rangka penguatan koalisi, dalam waktu dekat akan digelar konsolidasi antar partai politik di KIB.

Namun, Donnie mengatakan, jika Suharso tidak menerima surat dari ketiga Majelis Syariah PPP tidak menjadi masalah.

Para senior PPP meminta agar Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketua umum. Hal ini buntut dari pernyataan Suharso tentang ‘amplop kiai’ yang kontroversi.

Usman mengatakan, jika surat kedua tersebut tidak kembali direspons oleh Suharso, dikhawatirkan ada gerakan yang lebih besar dari Kiai dan para pendukung PPP.

Majelis Syariah PPP dan para Kiai tetap berkomitmen untuk meminta Suharso mundur dari ketua umum.

PPP menganggap jika desakan kepada Ketua Umum PPP Suharso untuk mundur adalah hal yang biasa.

Suharso merasa, ada yang memanasi suasana dari persoalan ini. Namun, dia tak mau terlalu berprasangka buruk ada pihak yang ingin menjatuhkannnya.

Suharso lalu mengklarifikasi terkait polemik amplop kiai. Dia menjelaskan, duduk persoalannya saat dirinya berpidato dalam acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tamliha mengatakan masalah yang terjadi pada Suharso tidak sampai mengganggu internal PPP. Menurut dia, Suharso juga telah bekerja keras untuk PPP jelang Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengatakan isu tersebut berpotensi berpengaruh pada akar politik PPP yakni di jaringan pesantren-pesantren.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengungkapkan, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah menjelaskan kepada pimpinan majelis PPP terkait kontroversi pidato 'amplop kiai' di KPK.

Akibat pidato amplop kiai, Majelis PPP meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketum

Permintaan ini menyusul pernyataan Suharso soal amplop kiai saat acara pendidikan politik di KPK.

"Jadi begini lah, hasil pemilu 2019 itu peringatan buat kita semua. Semua kader PPP ditegur bahwa sudah saatnya kita harus memikirkan PPP ke depan ini supaya lebih baik," kata Sudarto.

Awiek menegaskan, tidak ada pula istilah Muktamar islah. PPP akan menggelar Muktamar pada akhir tahun 2020. Dia menegaskan tidak bisa disebut Muktamar untuk islah.

Awiek menjelaskan, Muktamar dilakukan percepatan karena sedianya digelar pada 2021. Dia mengatakan, Muktamar dilaksanakan setelah Pilkada agar tidak ganggu proses konsolidasi organisasi.

Ibnu keberatan dengan klaim yang disampaikan Sudarto di acara PPP hasil Muktamar Pondok Gede. Di mana menyampaikan telah terjadi islah antara dua kubu PPP itu lantaran Sudarto hadir dalam Mukernas V sebagai Sekjen hasil Muktamar Jakarta.

Berkaca Hasil Pemilu 2019, Dua Kubu PPP Kembali Bersatu. Lebih lanjut, kata dia, tidak perlu ada pembicaraan khusus terkait islah antara kubu Humprey Djemat dan Suharso Monoarfa. Menurutnya, keduanya juga ingin membangun PPP menjadi besar.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD berharap tidak ada lagi dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mahfud ingin partai ka'bah tersebut bersatu.