Komisi Percepatan Reformasi Polri

Ia menilai masih adanya persepsi negatif terkait proses penerimaan anggota Polri, termasuk dugaan praktik tidak transparan.

Menurut Dofiri, pola lama penanganan demonstrasi lebih menitikberatkan pada pengendalian massa dengan pengerahan kekuatan secara berlapis.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto mencapai ribuan halaman, memicu antisipasi publik terhadap rekomendasi penting.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Ke depannya, ia berharap tidak ada lagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang seringkali berasal dari pangkat bintara.

Dari kunjungan sejumlah daerah, anggota KPRP Mahfud MD mengaku sudah menemukan dua faktor masalah di tubuh Polri.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Ketua Tim Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, jumlah itu terlalu besar sehingga komisi meminta Kapolri melakukan evaluasi.

Usulan tersebut muncul karena Polri pernah dipakai sebagai instrumen kekuasaan.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Menurut dia, ada banyak kasus di mana polisi membekengi dan melindungi korporasi lingkungan yang jelas melanggar undang-undang.

Kegiatan itu digelar di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat dengan topik pembahasan 'Lembaga Toleransi Beragama'.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie apresiasi transformasi Polri di Apel Kasatwil 2025, termasuk pergeseran paradigma dan digitalisasi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri membahas polemik ijazah Jokowi. Jimly ungkap isu ijazah palsu telah lama menjadi persoalan politik.

Namun jelang hari-H, beberapa nama disebut dicoret dari daftar hadir, antara lain Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar.