Komisi VI DPR
-
News •DPR Akui Erick Thohir Bikin UMKM di Daerah Naik KelasWakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menilai, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mampu membuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas lewat holding Ultra Mikro (UMi).
-
News •Mendag Zulkifli Hasan Tak Muncul, Raker dengan Komisi VI DPR Kembali Gagal DigelarDua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan terakhir dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan.
-
Ekonomi •Kejar Target, Kementerian Investasi Minta Tambahan Anggaran Rp792 M di 2023Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan, Kementerian Investasi/BKPM 2023 mengajukan usulan anggaran tambahan sebesar Rp 792 miliar, sebelumnya anggaran TA 2023 adalah Rp 1,09 triliun. Tambahan anggaran tersebut untuk mengejar target investasi sebesar Rp 1.400 triliun.
-
Ekonomi •Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Pembelian BBM Agar Lebih Tepat SasaranAnggota Komisi VI DPR Harris Turino mendorong Pemerintah segera menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama pertalite dan Solar subsidi. Tujuannya agar konsumsi jenis BBM subsidi itu bisa lebih tepat sasaran.
-
News •Anggota DPR Desak Pemerintah Tinjau Izin Perusahaan Tambang Perusak Sungai MalinauAnggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi keputusan Kementerian ESDM menghentikan operasional tambang PT KPUC di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara setelah jebolnya tanggul penampung limbah raksasa beberapa waktu lalu.
-
News •Anggota Komisi VI DPR Terima Informasi Ada Pejabat Persulit Investasi di IndonesiaDeddy mengatakan, dirinya mengimbau agar para pejabat tersebut tidak menyelewengkan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.
-
Ekonomi •DPR Setujui Kucurkan PMN Rp73,62 Triliun untuk 10 BUMN di 2023Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 10 BUMN sebesar Rp73,62 triliun di 2023. PMN ini dibagi menjadi dua kategori. Yakni PMN Tunai dan PMN Non Tunai yang dikucurkan melalui aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah.
-
News •Anggota Komisi VI DPR Dukung Pemerintah Audit Perusahaan, Bukan Urusi Kantor SawitPermintaan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan agar kantor pusat perusahaan sawit berada di Indonesia disambut baik oleh kalangan anggota legislatif. Namun pemerintah juga diminta melakukan audit dan memperbaiki struktur industri sawit.
-
Ekonomi •Tak Ada Keterlibatan BUMN dalam Formula E Timbulkan PolemikAnggota Komisi VI DPR RI asal Fraksi PDI-Perjuangan, Mufti Anam mempertanyakan keberpihakan Kementerian BUMN dalam mendukung perhelatan balapan mobil listrik Formula E di Jakarta pada 4 Juni lalu. Mengingat, absennya perusahaan pelat merah untuk memberikan sponsorship dalam event bergengsi tersebut.
-
Ekonomi •Bappebti Diminta Gandeng Artis Sosialisasi Waspada Investasi BodongTidak hanya mensosialisasikan investasi bodong, tetapi juga menyuarakan keuntungan dan kerugian dalam melakukan investasi seperti aset kripto.
-
Ekonomi •Anggota DPR Minta Bappebti Gandeng Artis Sosialisasikan Waspada Investasi BodongTommy mengatakan, jika melihat sosial media cukup banyak penyedia layanan jual beli kripto menggaet artis untuk mensosialisasikan aset mereka. Hal ini seharusnya bisa diimbangi dengan menggaet artis yang cukup berpengaruh.
-
Ekonomi •Marak Robot Trading Ilegal, DPR Soroti Sistem Pengawasan BappebtiAnggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tommy Kurniawan menilai, saat ini sistem pengawasan Bappebti masih kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan robot trading.
-
Ekonomi •Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Pasca Larangan Ekspor CPOAnggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta agar pemerintah memberikan informasi kepada tentang langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasca berlakunya beleid moratorium ekspor.
-
News •DPR Temukan Kejanggalan Kebun Sawit Ilegal, Lahan Disegel KLHK Malah Disertifikat BPNSaat melakukan kunjungan pertama untuk penyegelan, Dedi optimis para pemilik kebun sawit ilegal segera melakukan pembenahan. Mulai dari sisi administratif, membayar denda hingga membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
-
Ekonomi •Anggota DPR: Bahan Baku dan Tata Niaga Jadi Solusi Atasi Masalah Minyak GorengDeddy menilai, Kenaikan harga minyak goreng yang konsisten sejak akhir tahun 2021, sebenarnya adalah akibat pengaruh melonjaknya harga komoditas CPO dan turunannya di pasar dunia.
-
Politik •Komisi VI Nilai Hak Angket Minyak Goreng Belum Perlu dan Tidak TepatMenurut Martin, pihaknya tidak bisa melarang fraksi yang ingin mengusulkan hak angket. Semua fraksi berhak mewacanakan dan mengusulkannya.
-
Ekonomi •Anggota DPR Dukung Subsidi Minyak Goreng Curah Jadi Rp14.000 per Liter, Ini AlasannyaKebijakan ini diberlakukan setelah Menko Airlangga dan sejumlah menteri terkait mengadakan Rapat Terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Kebijakan Distribusi dan Harga Minyak Goreng.
-
News •Anggota DPR Minta Menko Perekonomian Dihadirkan saat Bahas Masalah Minyak GorengAndre juga meminta Mendag Lutfi tidak hanya membuat aturan seperti macan kertas saja. Pemerintah seharusnya tidak tunduk kepada pengusaha. Pemerintah diminta mengambil kebijakan tegas terhadap produksi dan distribusi minyak goreng.
-
Ekonomi •Mendag Lutfi Minta Maaf Tak Bisa Kontrol Mafia Minyak GorengMenteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan sejumlah kecurangan mafia minyak yang terjadi di Indonesia, hingga menyebabkan kelangkaan persediaan. Diapun minta maaf karena tidak bisa mengontrol dan melawan penyimpangan tersebut.
-
Ekonomi •Di Depan DPR, Mendag Lutfi Beberkan Permainan Mafia Minyak GorengMenteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan permainan mafia minyak goreng yang terjadi dalam satu bulan belakangan. Menurutnya, sebagian besar minyak ada yang diselundupkan ke industri kemudian ada juga yang dikirim ke luar negeri.
